Breaking News:

PEMPROV Sumut Menunda Penerimaan Calon PPPK Tahun 2021, Guru Honorer Mengadu ke DPRD

Awalnya Pemprov Sumut diketahui akan membuka penerimaan calon PPPK tenaga pendidik sebanyak 10.991 formasi yang belakangan ditunda.

Penulis: Mustaqim Indra Jaya | Editor: Randy P.F Hutagaol
HO / Tribun Medan
ILUSTRASI - Pemprov Sumut diketahui akan membuka penerimaan calon PPPK tenaga pendidik sebanyak 10.991 formasi yang belakangan ditunda. 

Pemprov Sumut Tunda Penerimaan Calon PPPK Tahun Ini, Guru Honorer Mengadu ke DPRD

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sejumlah guru honorer SMA/SMK/SLB mendatangi kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan untuk mengadukan kondisi mereka pasca-ditundanya penerimaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga pendidik pada tahun ini.

Awalnya Pemprov Sumut diketahui akan membuka penerimaan calon PPPK tenaga pendidik sebanyak 10.991 formasi yang belakangan ditunda.

Sehingha kedatangan sejumlah guru honorer untuk meminta kepada para wakil rakyat, tepatnya Komisi E DPRD Sumut untuk menanyakan tentang penundaan penerimaan calon PPPK di Sumut kepada Gubernur Sumut, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dan sejumlah instansi terkait lainnya.

"Meski kondisi PPKM Darurat, kan masih bisa melalui zoom meeting. Dan saya yakin pemerintah di kementerian pusat itu sangat membuka pertemuan secara online. Jadi ini kita berharap kepada DPRD Sumut benar-benar lah menggunakan fungsinya," ujar Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI), Andi Surbakti, di gedung DPRD Sumut, Selasa (13/7/2021).

Sebab, dengan menunda penerimaan calon PPPK tenaga pendidik tahun ini, praktis Pemprov Sumut disebut telah menutup peluang para guru honorer untuk bisa menyejahterahkan diri mereka.

"Hari ini ribuan guru, minimal 10.991 orang guru honorer itu dirugikan dengan kondisi ini. Walaupun nanti berapa formasi itu dipenuhi itu, kita nggak tahu. Cuman untuk memenuhinya saja kita nggak boleh. Nggak dibuka aksesnya," ungkap Andi.

Sehingga, para guru honorer kecewa dengan kebijakan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, yang dinilai lebih mengutamakan perbaikan infrastruktur dari pada membuka penerimaan calon PPPK tenaga pengajar.

"Gubernur ini apa yang dibisikan orang ke dia, sehingga kok begitu. Dia begitu cintanya kepada dunia pendidikan, begitu paham dia pendidikan itu sangat penting bagi masa depan kita. Kok begitu dia tiba-tiba berubahnya. Lebih berpikir dia ada sekian kilometer jalan yang rusak," sebutnya.

Terlebih penundaan penerimaan calon PPPK, alasannya disebabkan soal kondisi keuangan Pemprov Sumut yang disebut tidak memadai apabila nantinya ribuan guru honorer dinyatakan lulus sebagai PPPK.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved