Breaking News:

Aliansi Gerak Tutup TPL Desak KLHK Tutup Operasional PT TPL

Aliansi Gerak (Gerakan Rakyat) Tutup TPL mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (PT TPL).

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Royandi Hutasoit
Tribun-medan.com/Maurits
Ritual pemberangkatan ketiga aktivis yang akan jalan kaki dari Toba ke Jakarta dengan tujuan tutup TPL, Senin (14/6/2021). (Tribun-medan.com/ Maurits Pardosi) 

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Aliansi Gerak (Gerakan Rakyat) Tutup TPL mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (PT TPL).

Temuan investigasi KSPPM, AMAN Tano Batak, bersama Jikalahari menemukan operasional PT TPL dinilai bertindak secara illegal, melanggar peraturan perundang-undangan, merusak lingkungan hidup dan merampas hutan tanah adat masyarakat adat.

“Kita meminta Menteri LHK untuk tegas menyelesaikan persoalan PT TPL di tanah batak. Sangat banyak kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat adat batak yang disebabkan oleh operasional PT TPL,” ujar Koordinator Studi dan Advokasi KSPPM Roki Pasaribu saat dikonfirmasi tribun-medan pada

Ia menuturkan bahwa sejak tanggal 2 hingga 16 Juni 2021 KSPPM, AMAN Tano Batak, bersama Jikalahari melakukan investigasi di sektor Tele, Habinsaran, Padang Sidempuan dan Aek Raja mendapatkan temuan lapangan dan dugaan pelanggaran.

Pertama, areal kerja atau konsesi PT TPL illegal.  Konsesi PT TPL berada di atas Kawasan Hutan dengan Fungsi Lindung (HL), Fungsi Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), dan Areal Penggunaan Lain (APL) tidak dibenarkan merujuk pada UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hasil overlay GIS tim Jikalahari mencatat kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau IUPHHKHT PT TPL dengan fungsi kawasan hutan menunjukkan areal PT TPL berada dalam kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 11.582,22 hektar, Hutan Produksi Tetap (HP) 122.368,91 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 12.017,43 hektar, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) 1,9 hektar dan Areal Penggunaan Lain (APL) 21.917,59 hektar.

"Dari luas izin atau legalitas PT. TPL seluas 188.055 hektar, setidaknya 28 persen atau 52.668,66 hektar adalah ilegal karena berada di atas HL, HPK dan APL," sambungnya.

Kedua, PT TPL melakukan penanaman dalam kawasan Hutan Lindung di konsesinya.
Areal yang seharusnya menjadi kawasan yang dilindungi, justru diubah PT TPL menjadi areal produksi.

"Ditemukan adanya penanaman eukaliptus yang berdekatan dengan tanaman hutan alam. Tim investigasi tahun 2021 menemukan telah ditanami eukaliptus sekitar 318 meter dari jarak penebangan tahun 2017," tuturnya.

"Artinya, tanaman eukaliptus yang ditemukan tim Investigasi 2021 bekas kayu alam yang ditebang oleh PT TPL," lanjutnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved