Breaking News:

Apindo Sumut Minta BPJS Ketenagakerjaan Ikut Bantu Pekerja Bertahan di Masa Pandemi

Laksmana menegaskan agar BPJS yang diperankan sebagai jaminan sosial dapat turut andil agar para pekerja dapat tetap bertahan.

Penulis: Kartika Sari | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/KARTIKA SARI
Pegawai toko saat menutup gerai lebih cepat untuk menaati peraturan PPKM Darurat di Centre Point Mall beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut memprediksi penerapan PPKM darurat akan membuat sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Memang itu dihindari, tapi saya lihat peluang untuk kesana pasti ada. Soalnya PPKM itu bukan berarti perusahaan berhenti memenuhi kewajibannya. Contohnya mal yang ditutup ituk an karyawannya harus tetap digaji, tapi operasionalnya tidak berjalan. Maka disini harus ada saling pengertian. Jadi tidak bisa kita harus berdasarkan peraturan secara kondisi normal," ungkap Laksamana, Rabu (16/7/2021).

Laksmana berharap agar dalam kondisi sulit seperti itu, pihak perusahaan maupun pegawai serta pemerintah dapat saling berkomunikasi agar menghindari terjadinya PHK.

"Saling pengertian ini sangat penting. Bahkan saya terus terang saja, kondisi Covid-19 ini mulai dari tahun 2020, ada perusahaan yang tidak sanggup memenuhi ketentuan upah minimum, apakah dia harus kena penalti? Usaha dia saja tidak bisa jalan. Jadi semua pihak harus saling memahami, jangan mikirin ego sendiri. Pengusaha ataupun pegawai gak boleh egois. Pemerintah juga harus paham, jangan karena kondisi seperti ini, paku mati peraturan harus jalan."

"Yang tidak membolehkan buka kan pemerintah. Pada saat pengusaha tidak bisa memenuhi kewajiban, jangan gunakan UU Tenaga Kerja 100 persen ke kami. Harus ada keadilan juga. Sama-sama punya masalah dan harus sama-sama mengerti," tegas Laksamana.

Dalam situasi seperti ini, Laksamana berharap ada peran dari pemerintah untuk dapat membantu para pekerja, diantaranya peran BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau kami mau tutup atau buka, harus ada efeknya kepada para tenaga kerja. Mau dikemanakan tenaga kerja ini? Kalau pengusaha masih mampu dan sanggup membayar gaji full, silahkan. Memang kita harapkan perusahaan tetap komitmen untuk membayar upah pegawai secara full," tutur Laksamana.

"Tapi ini sudah berjalan setahun lebih, nafas perusahaan itu juga ada batasnya. Kalau ini berjalan terus, mungkin perlu dipikirkan solusi bagaimana pegawai ini dibantu. Saya mengharapkan peranan dari BPJS ketenagakerjaan harus mengambil peranan yang sangat penting karena tabungan pekerja selama ini ditampung BPJS Ketenagakerjaan," lanjutnya.

Laksmana menegaskan agar BPJS yang diperankan sebagai jaminan sosial dapat turut andil agar para pekerja dapat tetap bertahan.

"Mereka harus muncul sebagai solusi, jangan hanya diam dan terima iuran. Dananya cukup banyak terhimpun, jadi itu yang sekarang untuk ditingkatkan untuk menjamin para pekerja yang punya masalah terkait Covid-19 agar tetap bertahan. Jangan semua dilempar kepada pengusaha atau pemerintah," ucap Laksmana. (cr13/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved