Breaking News:

Rencana Perpanjanan PPKM Darurat Hingga 2 Agustus, Ini Pendapat Pengamat Ekonomi Sumut

Armin mengatakan bukan mustahil nantinya akan ada aksi penolakan dari para pengusaha yang sudah tak tahan lagi dengan pelarangan operasional.

Penulis: Kartika Sari | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Warga melitas di depan toko yang telah tutup di Kawasan Pasar Petisah, Medan, Jumat (16/7/2021). Sejumlah toko pedagang non esensial di pasar tradisional Kota Medan telah tutup sementara terkait PPKM darurat hingga tanggal 20 Juli 2021. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PPKM Darurat Kota Medan direncanakan akan diperpanjang hingga 2 Agustus mendatang. Sebelumnya, Pemko Medan menetapkan PPKM Darurat pada 12-20 Juli pekan depan.

Pengamat ekonomi Sumut Armin Nasution berpendapat bahwa rencana perpanjangan PPKM darurat ini akan semakin mempersulit pengusaha ataupun masyarakat yang sudah cuku tertekan dengan pemberlakuan PPKM yang berlangsung selama seminggu ini.

"Ini akan berat, kita lihat di sektor bisnis seperti toko Yang berdiri sendiri ini disuruh tutup karena ada sektor-sektor ini. Setidaknya akan menambah jumlah pengangguran karena perusahaan akan merumahkan sebagian karyawan."

"Secara omzet juga akan jauh menurun karena selama ini daya beli kita hampir tergerus habis karena untuk kalangan menengah kebawah, pendapatannya hanya cukup untuk bertahan hidup. Tapi kalangan pebisnis itu kan juga sudah mulai mengeluh karena omzet merosot tajam dan tak bisa tumbuh dengan kondisi sekarang," ungkap dosen Fakultas Ekonomi Unimed ini, Sabtu (17/7/2021).

Armin mengatakan, bukan mustahil nantinya akan ada aksi penolakan dari para pengusaha yang sudah tak tahan lagi dengan pelarangan operasional usaha secara terus menerus.

Lanjutnya, Armin mengkhawatirkan jika PPKM Darurat ini diprediksi akan memunculkan kembali gelombang pengangguran seperti tahun lalu. 

"Badai pengangguran ini akan muncul di sektor retail dan di sektor kawasan industri. Sampai di 2 Agustus ini, mungkin para pengusaha akan kembali merencanakan merumahkan atau menggunakan sistem shift untuk pegawai. Jadi membagi karyawan dengan jam kerja yang mengurangi penghasilan mereka," kata Armin.

Dalam perpanjangan PPKM darurat ini, Wali Kota Bobby Nasution akan memberikan bantuan sembako bagi masyarakat. Armin berpendapat bahwa bantuan sembako ini belum dapat membantu beban masyarakat yang terimbas PPKM darurat. 

Ia menuturkan bahwa masyarakat jauh lebih takut tidak membayar cicilan ataupun tunggakan iuran lainnya.

"Saya lihat bantuan ini kan berupa sembako beras dan pangan lainnya. Sementara itu masyarakat ini bukan hanya sembako tapi mereka juga memikirkan biaya kebutuhan lain seperti iuran ataupun cicilan yang tetap harus membayar. Kan belum ada dispensasi mereka tak perlu membayar atau mengurangi cicilan. Kalau mereka dikejar yang orang yang memberi cicilan, mungkin mereka lebih mementingkan untuk tetap bekerja untuk mendapat penghasilan," kata Armin.

Tambah Armin, ia menuturkan bahwa dalam penerapan kebijakan PPKM darurat ini, Pemerintah tidak dapat melihat satu sisi seperti memberikan sembako saja, namun bisa dilihat lagi sebenarnya apa kebutuhan masyarakat hingga harus terpaksa bekerja.

"Bikin kebijakan itu dalam satu koridor. Misalnya terkait PPKM darurat ini apa kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi? Contohnya sembako itu wajib. Kemudian cicilan warga apa. Maka semua bank atau perusahaan yang memberikan pinjaman diimbau untuk jangan dulu menagihnya ataupun ada keringanan di masa ppkm darurat. Ini tak bisa dipisah-pisahkan kebijakan ini," pungkasnya. (cr13/tribun-medan.com)
 

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved