Breaking News:

Diduga Langgar Prokes di Masa PPKM Mikro, Polsek Teluk Mengkudu Amankan Pemilik Hajatan Nikah

Hasil interogasi di tempat kejadian, acara hiburan keyboard bongkar ini berlangsung selama dua hari, pada tanggal 15-16 Juli 2021.

Penulis: Muhammad Anil Rasyid | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
HO
PETUGAS Tim Serigala Polsek Teluk Mengkudu mendatangi lokasi hajatan yang berada di Dusun IV Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, Jumat (16/7/2021).(HO) 

TRIBUN-MEDAN.com, SERGAI - Tim Serigala Polsek Teluk Mengkudu mendatangi lokasi hajatan dan mengamankan pemilik hajatan  di Dusun IV Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai (Sergai), Jumat (16/7/2021) malam.  Pengamanan ini dilakukan karena mendapat laporan dari masyarakat  yang menduga ada hajatan pernikahan yang melanggar protokol kesehatan (prokes) di masa PPKM Mikro,

Kanit Reskrim Polsek Teluk Mengkudu, Ipda Tri Pranata Purba membenarkan, pihaknya telah mengamankan pemilik hajatan dan penyedia hiburan keyboard bongkar bernama KS (45) yang merupakan warga Dusun VI Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai.

"Kedatangan kami ini menindaklanjuti informasi masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran prokes dalam bentuk hajatan pernikahan dengan mengadakan hiburan keyboard bongkar," ucap Tri Pranata Purba, Minggu (18/7/2021).

Baca juga: Satgas Covid-19 Tegaskan Resepsi Pernikahan dan Hajatan Selama PPKM Darurat Akan Dibubarkan

Lanjut Tri, hasil interogasi di tempat kejadian, acara hiburan keyboard bongkar ini berlangsung selama dua hari, pada tanggal 15-16 Juli 2021.

Selain itu, hiburan keyboard tersebut juga menyediakan wanita penghibur atau biduan yang tidak mendapatkan izin keramaian di masa pandemi Covid-19.

"Sekarang ini pemilik hajatan sedang dalam proses penyelidikan guna memenuhi alat bukti dugaan tindak pidana yang dilanggar oleh pihak penyelenggara acara. Saat ini lagi proses pemeriksaan," ujarnya.

Menurutnya, pelanggran tersebut sudah diatur perda No 1 tahun 2021 tentang penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara.

"Jika pihak penyelenggara apabila cukup bukti, dapat juga dikenakan sanksi dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur didalam UU No  4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan

UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan,” katanya.(cr23/Tribun-Medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved