Breaking News:

Ada 50 Kasus Tipiring Selama PPKM Darurat Kota Medan, 11 Orang Bayar Denda dan 39 Diperingati

Sejak tanggal 15 Juli 2021 - 21 Juli 2021 ada sekitar 50 kasus yang masuk ke peradilan tindak pidana ringan PPKM darurat. 

Penulis: Goklas Wisely | Editor: Royandi Hutasoit
Fredy / Tribun Medan
Rakesh, pemilik warung kopi yang menolak tutup saat kena razia PPKM darurat oleh petugas gabungan. Dia menjalani sidang putusan di Gedung PKK Kota Medan dan kenakan denda sebesar Rp 300 ribu serta kurungan selama dua hari. Medan (15/7/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sejak tanggal 15 Juli 2021 - 21 Juli 2021 ada sekitar 50 kasus yang masuk ke peradilan tindak pidana ringan PPKM darurat. 

"Ada 50 kasus yang kita terima tapi yang disidang ada 11 saja dari sampai saat ini," kata Irvan P Lubis, Kasi Pengawasan Penyidikan Satpol PP Kota Medan kepada Tribun Medan saat diwawancara di Gedung PKK, Kecamatan Medan Petisah, Rabu (21/7/2021) 

Dia menjelaskan rinciannya pada 15 Juli 2021 ada 15 kasus tapi 1 disidang. Pada 16 Juli ada 19 kasus tapi 4 disidang. Pada 17 Juli ada 6 kasus sidang nihil. Pada 19 Juli ada 10 kasus, 6 disidang. 

Dia pun menjelaskan dari 50 kasus yang diterima, ada 5 kasus yang disidang online. Di antaranya dari Polsek Percut Sei Tuan ada 2 orang, Polsek Deli Tua ada 1 orang, Polsek Sunggal 0ada 2 orang. 

"Untuk uang dendanya nanti dibawa ke sini. Tapi itu semua data di luar wilayah Polsek Medan Belawan. Karena di sana ada juga pos untuk tipiring PPKM darurat," ungkapnya. 

Dia menjelaskan bagi kasus yang tidak disidang disidang, maka warga tersebut diberikan surat peringatan pertama dengan asumsi apabila melakukan pelanggaran lagi akan dilakukan sidang. 

Sementara yang disidang adalah warga yang sebelumnya sudah mendapatkan surat peringatan dari pihaknya. Namun, warga tersebut tetap mengulangi perbuatannya, makanya diambil langkah untuk disidang. 

"Yang disidang didenda mulai minimal Rp 100 ribu sampai maksimal Rp 300 ribu," ujarnya. 

Dikatakannya, sementara untuk hukuman kurungan badan sampai saat ini belum ada. Artinya, masyarakat legowo dikenakan denda. 

Kategori kesalahan warga yang disidang, ada yang tidak memakai masker dan kemudian toko yang seharusnya tutup justru berjualan. 

Dia menjelaskan warga yang diberikan sanksi adalah perorangan dan pelaku usaha. Ia menjelaskan ada beberapa yang masih kurang memahami soal PPKM darurat.

Sehingga pihaknya memberikan pemahaman dan rata - raya masyarakat menerima. 

Ia pun mengimbau masyarakat agar memahami poin penting PPKM darurat agar Kota Medan dapat kembali hidup normal. Masyarakat harus patuhi protokol kesehatan. 

(cr8/tribun-medan.com)  

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved