Breaking News:

Besok, Mantan Rektor UINSU yang Korupsi Diadili di PN Tipikor Medan

Mantan Rektor UINSU Prof Dr Saidurrahman rencananya akan diadili di PN Tipikor Medan pada Kamis (22/7/2021)

Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan | Editor: Array A Argus
Tribun-medan.com/HO
Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan saat menerima penyerahan 3 tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II UINSU di Ruang Tahap II Pidsus Kejaksaan Negeri Medan, Senin (29/6/2021). (Tribun-medan.com/HO) 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN-Mantan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara (UINSU) Prof Dr Saidurrahman rencananya akan diadili besok, Kamis (22/7/2021).

Proses sidang akan dilangsungkan di PN Tipikor Medan.  

"Iya, benar, besok sidang pertama," kata Humas PN Medan Immanuel Tarigan, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Korupsi, Mantan Rektor UINSU Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara

Selain Saidurrahman, dua orang rekannya yang juga ikut terlibat mengorupsi uang pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II UINSU senilai Rp 10,3 miliar, yakni Pejabat Pembuat Komitmen Syahruddin Siregar dan Direktur PT Multi Karya Bisnis Perkasa (MKBP) Joni Siswoyo, juga bakal diadili dalam berkas terpisah.

Dijelaskan Immanuel, untuk terdakwa Prof Dr Saidurrahman, ketua majelis hakimnya Jarihat Simarmata dengan anggota majelis Syafril Pardamean Batubara dan Felix Da Lopez.

"Untuk kedua terdakwa lainnya, Drs Syahruddin dan Joni Siswoyo, diketuai hakim Syafril Pardamean Batubara dan didampingi dua anggota majelis yakni Jarihat Simarmata dan Felix Da Lopez," pungkasnya.

Baca juga: Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Perkuliahan UINSU Dinyatakan P21, Ada Tiga Tersangka Dijerat

Para tersangka korupsi ini disangkakan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.(cr21/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved