Breaking News:

Okupansi Hotel di Medan Anjlok di Bawah 10 Persen Semasa PPKM Darurat

Dikatakan Denny, hotel bintang tiga ke atas menjadi kelas hotel yang paling terdampak dari kebijakan PPKM darurat ini.

Penulis: Kartika Sari | Editor: Royandi Hutasoit
TRIBUN MEDAN/KARTIKA SARI
Pegawai Hotel Santika Premiere Dyandra Hotel saat menunjukkan salah satu kamar hotel dan beragam fasilitas yang ditawarkan. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Medan yang telah berlangsung selama seminggu terakhir membuat bisnis sektor perhotelan terpuruk.

Berdasarkan keterangan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut, okupansi perhotelan anjlok di bawah 10 persen per Selasa (20/7/2021).

“Karena PPKM darurat di Medan, okupansinya dibawah 10 persen. Persentasenya bervariasi, tapi maksimum okupansi di 10 persen,” ungkap Ketua PHRI Sumut Denny S. Wardhana, Rabu (21/7/2021). 

Dikatakan Denny, hotel bintang tiga ke atas menjadi kelas hotel yang paling terdampak dari kebijakan PPKM darurat ini.

Adapun faktornya yaitu lantaran ditiadakan segala bentuk aktivitas yang menyebabkan kerumunan seperti meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) sejak diterapkannya PPKM Darurat

Denny memprediksi jika keadaan ini terus berlanjut, para pelaku usaha perhotelan di Kota Medan akan kembali merumahkan karyawan dan melakukan pemutusan hubungan kerja. 

“Kalau ini berlanjut terus kita bisa sampai merumahkan lagi atau kalau gak sanggup lagi mem-PHK. Kalau kayak gini kita gak kuat. Operasional tetap berjalan. listrik harus bayar, karyawan tetap harus bayar," kata Denny. 

Adapun, anjloknya okupansi hotel ini baru terjadi di Kota Medan. Di Sumatra Utara, okupansi hotel di daerah wisata seperti Berastagi dan Kawasan Danau Toba tidak mengalami penuruanan yang berarti.

“Kalau Sumut, untuk daerah wisata tidak ada PPKM Darurat. Kalau di daerah wisata pengaruhnya untuk jumlah pengunjung, tapi kegiatan wisata tetap masih ada,” jelasnya. 

PPKM Darurat direncanakan berakhir pada Minggu, (25/7/2021) mendatang. Selanjutnya, pemerintah akan melonggarkan kegiatan usaha secara bertahap.

PHRI Sumut berharap, melalui pelonggaran PPKM Darurat, kegiatan MICE kembali diperbolehkan dengan pantauan Satgas Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

(cr13/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved