Breaking News:

Bobby Nasution sampaikan Nota Pengantar Ranperda RPJMD, Berikut Fokus Pembangunannya

Wali Kota Medan, Bobby Nasution menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Editor: jefrisusetio
Istimewa
Wali Kota Medan menyampaikan ranperda RPJMD secara online saat sidang paripurna DPRD Kota Medan. 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Wali Kota Medan, Bobby Nasution menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2021-2026. 

Bobby Nasution menyampaikan Nota Pengantar Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) lewat online di sidang paripurna DPRD Kota Medan, Rabu (21/7/2021). 

Hadir dalam paripurna itu Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman serta para anggota DPRD Medan.

Bobby Nasution mengatakan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemko Medan memerlukan perencanaan yang akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan.

RPJMD, kata dia, dokumen perencanaan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Melalui pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah," ujarnya.

Ia menambahkan, RPJMD disusun sebagai amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan merupakan perumusan komitmen janji politik kepala daerah, ditambah dengan target untuk menjadikan Kota Medan yang dapat memenuhi 17 tujuan pembangunan global dunia Sustainable Development Goals (SDGs).

Standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerinah, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan Kajikan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah dilakukan. Dokumen perencanaan ini juga dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan Kota Medan, antara lain pertumbuhan ekonomi daerah yang melambat dampak pandemi Covid-19.

Tingginya angka kemiskinan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan, infrastruktur pelayanan dasar yang belum optimal, jalan, drainase. Lalu, persampahan yang belum ditangani dan dikelola dengan baik, serta kinerja akuntabilitas pemerintah daerah dan pelayanan publik yang belum memuaskan.   

Bobby Nasution melanjutkan, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan. Dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved