Belanja Pemerintah Pusat di Sumut Masih Rendah, Sekjen Kemenkeu: Perlu Sinergi dan Percepatan

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, realisasi belanja satuan kerja Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Utara terbilang rendah, yaitu 39.32 persen.

"Realisasi belanja di Sumut 39,32 persen ini masih rendah. Karena masih rendahnya realisasi belanja, perlu dilakukan upaya-upaya percepatan pelaksanaan anggaran agar target output dapat terealisasi dengan baik," kata Heru secara virtual, Jumat (23/7/2021).

Heru mengatakan, pagu realisasi belanja terdiri atas lima satuan kerja, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 32.74 persen, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama 44.10 persen, Kepolisian Negara Republik Indonesia 41.61 persen, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 41.58 persen.

"Untuk realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Sumut tahun 2021 mencapai 49.77 persen. Apresiasi output dana TKDD Sumut sampai dengan semester I tahun ini diantaranya sambungan air minum ke 20.945 rumah, rehabilitasi jaringan irigasi 11.424 hektar, pembangunan/rehab puskesmas 89 unit, rumah sakit 15 unit, pembangunan sanitasi 5.340 unit, pembangunan panggung kesenian 1 unit, pembangunan plaza kuliner 9 unit, pembangunan/rehab laboratorium 217 ruang, 4 gedung perpustakaan, pembangunan/rehab ruang kelas 2604 ruang, peningkatan rumah secara swadaya 1302 unit rumah dan peningkatan dan penanganan jalan daerah 222,7 km," kata Heru. 

Sementara itu untuk realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)  di Sumut yakni kesehatan atas klaim pasien sebesar Rp 255,53 miliar dengan realisasi output 3.879 pasien, padat karya sebesar Rp 403 miliar, perlindungan sosial Rp 2.557.69 milyar, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 679.18 miliar, cadangan perluasan/food estate Kementan sebesar Rp 2.42 miliar.

"Dengan tantangan yang dialami ada beberapa  strategi yang harus dilakukan diantaranya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, percepatan pelaksanaan anggaran namun tetap kredibel dan akuntabel, percepatan eksekusi program dan kegiatan APBD TA 2021, dan partisipasi aktif pemda dalam mensukseskan program vaksinasi Covid-19," ujar Heru. (cr20/tribun-medan. com)