Breaking News:

Wakil Direktur LBH Medan Kecam Penyiraman Air Keras Terhadap Wartawan

Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum Medan Irvan Saputra mengutuk tindakan kekerasan kembali kepada insan pers di Sumatera Utara

Penulis: Victory Arrival Hutauruk | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/VICTORY HUTAURUK
Wakil Direktur LBH Medan Irvan Saputra 

TRIBUNMEDAN.com, MEDAN - Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Irvan Saputra mengutuk tindakan kekerasan kepada insan pers di Sumatera Utara. 

Wartawan yang menjadi korban kali ini adalah Persada Bhayangkara Sembiring yang juga menjabat Pemimpin Redaksi (Pemred) Media Online jelajahperkara.com.

Irvan Saputra mengecam keras tindakan penyiraman air keras ini. Karena menurut catatan LBH Medan dari awal tahun 2021 sampai Juli 2021 telah terjadi lima dugaan tindak pidana terhadap pers atau wartawan di Sumatera Utara.

"Belum hilang luka yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2021 atas pembunuhan terhadap wartawan Mara Halem Harahap yang juga Pemred lassernewstoday.com. kini kembali lagi wartawan berduka dengan terjadinya penyiraman air keras terhadap Persada Bhayangkara Sembiring," jelasnya kepada tribunmedan.com, Senin (26/7/2021).

LBH Medan menilai jika tindakan-tindakan kekerasan terhadap wartawan secara tidak langsung membunuh demokrasi di negara ini. 

"Dimana pers sebagai pilar demokrasi yang bertugas sebagai kontrol sosial dengan melakukan kegiatan jurnalistik jelas dilindungi oleh undang-undang  dalam hal ini UU 40/1999 Tentang Pers," tuturnya.

Baginya, tindakan kekerasan terhadap merupakan pekerjaan rumah yang besar untuk aparat penegak hukum. 

Dimana dalam hal ini Polda Sumatera Utara untuk mengungkap dengan cepat, transparan dan profesional terkait pelaku dan otak pelaku kekerasan. 

"LBH Medan juga berharap ini merupakan tindakan kekerasan yang terakhir terhadap insan wartawan," tegas Irvan.

Kekerasan dengan air keras ini merupakan tindak pidana yang telah melanggar pasal berlapis yaitu UUD 1945 Pasal 28 B Ayat (2), 28 I, KUHP,UU 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 4, UU 40/1999 tentang Pers, UU No. 5 Tahun 1998 Undang-undang No: 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). (vic/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved