Breaking News:

Warga Diminta Berjuang, Bansos bukan Warisan

Terhadap warga yang bertahun-tahun menerima bantuan sosial (bansos), Risbon meminta agar segera berjuang dari kondisi status prasejahtera.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
TRIBUN MEDAN/HO
WALI Kota Pematangsiantar memberikan bantuan kepada warga di Lapangan Adam Malik Pematangsiantar, Senin (26/7/2021) siang. 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR – Kabid Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pematangsiantar, Risbon Sinaga meminta masyarakat agar proaktif dalam proses pemutakhiran Data Terbaru Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang saat ini berlangsung. Proses pemutakhiran DTKS akan berlangsung sampai 30 Juli 2021 mendatang.

Terhadap warga yang bertahun-tahun menerima bantuan sosial (bansos), Risbon meminta agar segera berjuang dari kondisi status prasejahtera.

"Warga yang sudah menerima bansos harus dimanfaatkan untuk keperluan rumah, jangan lain-lain. Jangan dapat bansos terus berleha-leha. Bansos bukan warisan," ujar Risbon saat ditemui di ruangannya, Senin (26/7/2021).

Risbon mengatakan, masyarakat keluarga penerima manfaat akan dievaluasi setiap lima tahun sekali.  Masyarakat yang bersangkutan harusnya sudah keluar jerat kemiskinan sehingga bansos bisa bergulir ke warga lain yang membutuhkan.

Proses pemutakhiran DTKS telah berjalan 60 persen sebelum ditutup 30 Juli 2021. Dinas Sosial Pematangsiantar sendiri masih membutuhkan peran serta kecamatan dan kelurahan untuk mempercepat proses pendataan.

Di Kota Pematangsiantar, sebanyak 34 ribu lebih data warga penerima manfaat akan dimutakhirkan sesuai surat Kementerian Sosial Republik Indonesia.

"Surat dari Kemensos tentang pemutakhiran data NIK Invalid sekitar 34 ribu lebih. Dan surat itu sudah kita tindaklanjuti melalui surat Wali Kota Siantar ke Kecamatan dan diteruskan ke kelurahan," kata Risbon.

Kemudian, di tengah proses pemutakhiran data, Dinsos Pematangsiantar masih melaksanakan penyaluran bansos menggunakan data lama.

Saat ini, Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) diterima 7.037 Kepala Keluarga, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diterima 12 ribu Kepala Keluarga, dan Bantuan Sosial Tunai diterima 5.888 Kepala Keluarga.

Penyaluran di Tiga Tempat

PENYALURAN Bantuan Sosial Tunai (BST) berupa beras 10 kg dan uang Rp 600 ribu untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Pematangsiantar dilaksanakan, Senin (26/7). Adapun penerima BST masyarakat di 8 kecamatan kota ini mencapai 5.888 KPM.

Program BST di Kota Pematangsiantar ini adalah dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). BST bersumber dari  Kementerian Sosial RI, dan Penyalurannya dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia Cabang Pematangsiantar selaku transponden.

Wali Kota Pematangsiantar Hefriansah mengatakan hari ini dilaksanakan penyaluran BST - diawali ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kecamatan Siantar Barat dengan total sebanyak 1.364 penerima manfaat.

"Pembagian dilaksanakan 3 (tiga) tempat yaitu di Lapangan  Haji Adam  Malik, Kantor Pos Jalan Sutomo dan Kantor Pos Jalan Asahan," kata Hefriansyah

"Mudah-mudahan Bantuan Sosial Tunai (BST) ini bisa membantu dan bermanfaat bagi masyarakat kota pematangsiantar,mari kita berdoa agar pamdemi covid- 19 dapat hilang di Indonesia, agar kita bisa beraktifitas seperti sediakala," pungkasnya.(alj/Tribun-Medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved