Breaking News:

Begini Pandangan Fraksi DPRD Kota Medan Terkait Ranperda Zonasi Pedagang Kaki Lima

DPRD Kota Medan menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan

Editor: jefrisusetio
Istimewa
Sejumlah pejabat utama Pemerintah Kota Medan di antaranya Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahcman bersama Sekretaris Daerah Menghadiri Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (26/7/2021). 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Penetapan Zonasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Pada umumnya fraksi partai politik menyetujui ranperda tersebut. 

Anggota DPRD Kota Medan, Roby Barus menyampaikan pandangan umum Fraksi PDIP yang menyatakan keberadaan PKL harus dikelola agar terciptanya suasana kondusif. Oleh karena itu, ia meminta para PKL wajib mendapatkan perhatian. 

Menurutnya, Ranperda tentang Penetapan Zonasi Pedagang Kaki Lima untuk menciptakan Kota Medan yang aman, bersih dan tertib. Dan, membantu PKL sebagai bentuk usaha mikro yang mandiri. 

"Atas dasar itu kami dari fraksi PDIP mengapresiasi pengajuan ranperda ini untuk dibahas bersama antara DPRD dengan Pemko Medan serta berbagai pihak," kata Roby Barus sembari menanyakan kepada Pemko Medan daerah mana saja yang dijadikan zonasi PKL.

Pernyataan serupa disampaikan anggota DPRD Netty Yuniati Siregar dari fraksi Partai Gerindra. Ia berpendapat, penetapan zonasi aktivitas PKL di Kota Medan sangat perlu unutk memberikan payung hukum terkait penataan dan pemberdayaan PKL. 

"Pemberdayaan itu sangat selaras dengan kondisi faktual serta perkembangan kebutuhan Kota Medan serta mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang aman, bersih dan tertib serta amanah dalam mewujudkan kota wisata yang bermartabat," ujarnya. 

Sedangkan, Irwansyah dari fraksi PKS menuturkan, Ranperda harus benar-benar menjadi solusi dari persoalan penataan PKL di Kota Medan. Oleh sebab itu, fraksi PKS meminta Pemerintah Kota Medan agar pedagang kaki lima tidak sekadar mendapatkan pengakuan resmi.

"Namun, memperoleh pembinaan dan bantuan modal," katanya. 

Dalam sidang paripurna DPRD Medan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Medan, Hasyim ini juga turut dihadiri oleh wakil letua dan para anggota dewan serta pimpinan OPD baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikutinya secara virtual.

Turut hadir, Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman didampingi Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman. Mereka mendengarkan dengan seksama pandangan umum yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD Kota Medan.

(*) 

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved