Breaking News:

PDIP Samosir Bergejolak Lagi, Keputusan Megawati Tak Digubris, Arteri Dahlan Turun ke Sumut

Kemelut di tubuh PDIP Samosir kembali memanas. Polemik ini masih rentetan Pilkada Serentak 2020 lalu.

Victory / Tribun Medan
Anggota DPR RI Arteria Dahlan memberi keterangan soal polemik pemecatan Ketua DPRD Kabupaten Samosir Saut Martua Tamba dan lima anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan, Rabu (28/7/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com - Kemelut di tubuh PDIP Samosir kembali bergejolak. Polemik partai banteng ini masih rentetan Pilkada Serentak 2020 lalu.

Anggota DPR RI Arteria Dahlan bahkan turun ke Sumut dan menggelar konferensi pers di kantor PDIP Medan, Rabu (28/7/2021), terkait kemelut yang terjadi di PDIP Samosir.

Pasalnya, keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang memecat dan mengajukan PAW (Pergantian Antar Waktu) terhadap 6 anggota DPRD Samosir dari Fraksi PDIP, tak digubris sama sekali.

Keenam anggota DPRD itu yakni Saut Martua Tamba (Ketua DPRD Samosir), Rismawati Simarmata, Romauli Panggabean, Rinaldi Naibaho, Harjono Situmorang, dan Paham Gultom.

Saut Martua Tamba dkk dianggap membelot terhadap keputusan DPP PDIP yang mengusung petahana Rapidin Simbolon pada Pilkada lalu. Mereka dianggap mendukung Vandiko Gultom, yang kini telah dilantik sebagai Bupati Samosir.

Buntutnya, DPP memecat Saut Martua Tamba dkk dan mengajukan PAW dari kursi legislatif. Namun, keputusan itu tak berjalan mulus. Saut Martua Tamba cs sampai kini masih duduk di kursi dewan.

Arteri Dahlan, yang menjabat Deputi Bidang Hukum Balitbang Pusat DPP PDIP, menyebutkan bahwa telah terjadi tragedi hukum di Kabupaten Samosir.

Kata dia, penunjukan ketua DPRD adalah keputusan mutlak partai yang saat ini dikangkangi mengatasnamakan mekanisme kelembagaan dewan.

"Kita ingin memastikan proses penegakan hukum, dan isu-isu permasalahan hukum yang sedang terjadi di Kabupaten Samosir. Pada hari ini kami meminta betul, kepada semua pihak untuk bisa menghormati hukum. Kami mengalami kejadian yang luar biasa. Bagaimana tragedi demokrasi kembali terjadi di tanah Samosir. Kemarin bagi-bagi uang sampai jutaan, sekarang keputusan daulat partai kami (PDIP) tidak bisa dieksekusi atas nama proses dan mekanisme kelembagaan dewan," bebernya, di Kantor DPD PDIP, Medan.

"Saya ingin mengatakan pemecatan penugasan mutasi, demosi itu adalah kedaulatan mutlak partai politik. Termasuk juga penempatan ketua DPRD Kabupaten Samosir," jelasnya. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved