Breaking News:

PNS Pemko Binjai Juanda jadi Buronan, Kasi Intel Kejari: Dia Tidak Bisa Lari Kemana Pun

Kejaksaan Negeri Kota Binjai memasukkan Juanda, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan CCTV pada Dinas Perhubungan, ke dalam Daftar Pencarian Orang.

Penulis: Satia | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/SATIA
Penyidik Kejari Binjai menyita sejumlah dokumen dari kantor Citra Sandhya milik ASN Dishub Kota Binjai bernama Juanda, Selasa (8/6/2021). Dokumen yang disita berkaitan dengan korupsi pengadaan CCTV.(TRIBUN MEDAN/SATIA) 

TRIBUN MEDAN.com, BINJAI - Kejaksaan Negeri Kota Binjai memasukkan Juanda, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan CCTV pada Dinas Perhubungan, ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan pencekalan. 

"Sudah kita tetapkan DPO kepada tersangka," kata Kasi Intel Kejari Binjai, Roy Iwan, Sabtu (31/7/2021).

Ia mengatakan, saat ini tim tengah melakukan pencarian terhadap Juanda yang berstatus buronan itu.

"Saat ini dia tidak bisa lagi lari kemana pun. Karena seluruh Jaksa akan mencari tahu di mana keberadaannya," katanya. 

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Binjai, Irwansyah Nasuiton angkat bicara menyoal Juanda yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan CCTV, pada Dinas Perhubungan. 

Menurutnya, saat ini masih menunggu proses hukum yang ada. Artinya, dalam proses tersebut, jika Juanda meminta bantuan hukum ke Pemkot, pihaknya akan menyediakan melalui Bagian Hukum. 

"Kita masih mengacu kepada azas praduga tak bersalah. Kita tunggu sesuai dengan proses hukum yang dilakukan," ungkapnya, saat ditemui di Kantor Balai Kota.

Diketahui, hingga saat ini, Juanda yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dishub, masih belum ngantor. 

Irwansyah mengatakan, dalam aturan PP No 53 tentang kedisplinan, jika seorang PNS tidak masuk kantor dalam kurun waktu lama dan tanpa alasan, akan dikenakan sanksi.

Hingga kini, kata dia proses teguran kepada Juanda masih berjalan. Namun, secara detailnya, ia belum mengetahui sanksi apa yang akan diberikan kepada Juanda, sebab masih dibahas oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). 

"Kalau tidak masuk-masuk secara disiplin pegawai ditegur, proses disiplin pegawai tetap terus dilakukan sampai dengan saat ini," ungkapnya. (wen/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved