Breaking News:

Penggugat Bupati Sergai Pilih Berdamai, Terima Keputusan Pemberhentian Sebagai Pendamping

Yudi mengatakan, Fatmawati sebagai penggugat menerima hasil poin-poin perdamaian.

Penulis: Muhammad Anil Rasyid | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
TRIBUN MEDAN/M ANIL RASYID
SIDANG mediasi gugatan perempuan bernama Fatmawati terhadap Bupati Sergai Darma Wijaya di PN Sei Rampah, Senin (2/8/2021). Gugatan ini berujung damai dengan catatan pemerintah harus membayar gaji Fatmawati sebesar Rp 9 juta.(TRIBUN MEDAN/M ANIL RASYID) 

TRIBUN-MEDAN.com, SERGAI - Sidang lanjutan mantan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Fatmawati yang menggugat Bupati dan Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai, serta Kementrian Sosial kembali di gelar di Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Menurut keterangan kuasa hukum Fatmawati, Yudi, sidang lanjutan perkara gugatan antara Fatmawati dengan Bupati Sergai, Dinas Sosial Sergai, serta Kemensos kembali di gelar dengan pokok persidangan mediasi tahap ketiga.

"Hasil mediasi ketiga ini berjalan lancar serta mendapatkan inti perdamaian antara penggugat Fatmawati dengan tergugat Bupati Sergai dan Dinas Sosial serta Kementerian Sosial," ujar Yudi, usai persidangan, Senin (2/8/2021).

Yudi mengatakan, Fatmawati sebagai penggugat menerima hasil poin-poin perdamaian.

Ditempat yang sama Fatmawati menjelaskan kepada media tentang gugatan prihal permasalahan pemecatannya. "Saya meminta maaf kepada Bupati Sergai, Dinas Sosial Sergai serta Kemensos, kalau permasalahan ini telah membuat gaduh di tengah masyarakat," ujar Fatmawati.

Warga Pantai Cermin tersebut mengatakan, perihal perkara mengarahkan Keluarga Penerima manfaat (KPM) untuk belanja sembako, ia memang mengedukasi KPM untuk berbelanja selain di e-Warong. "Setelah kurang lebih tujuh tahun mengabdi, Mungkin keputusan pemberhentian (SP3) Kemensos ini adalah yang terbaik bagi saya, Secara hati besar saya sudah terima atas pemberhentian dari pendamping tersebut," ujar Fatmawati.

Sebelumnya diketahui, Fatmawati mengaku dipecat sepihak, dan kemudian melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Sei Rampah

Selain menggugat Bupati Sergai Darma Wijaya secara perdata, Fatmawati juga menggugat Dinas Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Masing-masing lembaga disebut tergugat I, II dan III. Ketiganya diminta membayar kompensasi sebesar Rp 114.500.000.

Baca juga: Bupati Sergai Harus Lihat, Ada Rumah Warga yang Nyaris Roboh Atap dan Dinding Jebol

Pada sidang perdana yang digelar Selasa, (22/6), masing-masing pihak hadir di PN Sei Rampah. Fatmawati didampingi oleh penasehat hukumnya Yudi. Sementara Bupati Sergai darma Wijaya diwakili oleh Plt Kadis Sosial, Elinda Sitianur. Untuk pihak Kemensos ada dua orang yang hadir.

Yudi menjelaskan selain menggugat Rp 114.500.000 kepada semua pihak, dia meminta agar klien nya itu bisa dipekerjakan kembali. Selama ini, kata Yudi, meski SK pemberhentian klien nya dikeluarkan sejak 14 April lalu, namun gajinya sejak bulan Januari, Februari dan Maret belum dikeluarkan. Terhitung sekitar Rp 9 jutaan gajinya belum diterima.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved