Breaking News:

DPRD Siantar Ragu Soal Pengangkatan Wali Kota Terpilih, Ronald: Kemendagri Jangan Cuma Nyuruh!

DPRD Siantar, kata Ronald, tak mau gegabah menggelar rapat paripurna pengangkatan wali kota.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Wakil Ketua DPRD Pematangsiantar Ronald Tampubolon saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (3/8/2021) 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Wakil Ketua DPRD Pematangsiantar Ronald Tampubolon mengatakan, pihaknya masih perlu berkonsultasi dengan Gubernur dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait pelantikan Wakil Wali Kota Terpilih Hasil Pilkada 2020, Susanti Dewayani.

DPRD Siantar, kata Ronald, tak mau gegabah menggelar rapat paripurna pengangkatan wali kota.

"Kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan Paripurna. Surat itu kami lihat kemarin ada kejanggalan. Sehingga masih perlu konsultasi," kata Ronald di ruang kerjanya, Selasa (3/8/2021).

"Kalau Kemendagri ada sikap (mengakhiri jabatan Wali Kota Hefriansyah), ya silakan. Kami (partai politik) semua partai pendukung Alm Asner Silalahi dan dr Susanti," kata Ronald.

Baca juga: Kemendagri Minta Hefriansyah Noor Segera Diberhentikan Lewat Sidang Paripurna DPRD Siantar

Baca juga: Istri Asner Silalahi Menangis Dampingi Putranya Mendaftar Calon Wakil Wali Kota Siantar ke Gerindra

Ronald mengatakan ada beberapa kejanggalan terkait surat tembusan dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri nomor 131.12/3649/OTDA tentang Pelantikan Kepala Daerah di Sumatera Utara.

"Yang kita baca itu surat dari Mendagri yang diberhentikan hanya wali kota. Ini kan ada paket orangnya (wakil wali kota). Kemudian surat itu kan atas nama Sekda. Apakah dibolehkan? Apakah enggak ada masalah? Itu yang mau dikonsultasikan," katanya. 

Ronald mengatakan mereka harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengakhiri masa jabatan Hefriansyah sebagai Wali Kota Pematangsiantar yang seharusnya baru berakhir pada Februari 2022 mendatang.

"Apakah nantinya enggak ada gugatan ke DPRD? Hari ini juga bisa kita lakukan pemberhentian. Tapi apa garansinya dari Mendagri? Jangan cuma nyuruh," pungkasnya. (alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved