Breaking News:

Pemkab Langkat Bantah Isu Pungli Penyaluran Bantuan Covid-19 untuk Pelaku Usaha UMKM

Lurah Batang Serangan, Sardi membantah adanya pengutipan liar alias pungli pendaftaran bantuan Covid-19 untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah

Editor: jefrisusetio
Istimewa
Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat meninjau Gudang Bulog demi memastikan stok beras dan kualitas beras yang akan dibagikan ke masyarakat. 

TRIBUN-MEDAN.COM, STABAT - Lurah Batang Serangan, Sardi membantah adanya pengutipan liar alias pungli pendaftaran bantuan Covid-19 untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Adapun bantuan yang disebut-sebut kerap dipungli oknum ASN di Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat adalah Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). 

"Tidak ada melakukan intruksi pengutipan dan melakukan pengutipan uang pendaftaran bantuan BPUM, serta menjanjikan setiap yang terdaftar harus mendapat bantuan BPUM," ujarnya sebagaimana berita yang rilis Pemerintah Kabupaten Langkat, Rabu (4/8/2021). 

Bahkan, Sardi sudah menulis surat pernyataan tertulis dilengkapi materai Rp 10.000 yang berisi tentang bantahan adanya pungli dan perintah melakukan kutipan liar tersebut. Selain itu, sekira 31 warga juga membuat pernyataan serupa yang membantah dipungli oleh lurah dan oknum-oknum ASN. 

Sedangkan, Kepala Dinas Koperasi Langkat, T M Auzai mengklaim sudah turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran isu pungli tersebut. Akan tetapi, lurah bersama perangkatnya membantah isu miring tersebut. 

"Benar Lurah Batang Serangan, Kepling Pajak dan sejumlah masyarakatnya telah membuat surat pernyataan, tidak ada pengutipan dan dikutip biaya pendaftaran BPUM," katanya. 

Ia menuturkan, sejumlah ASN di Dinas Koperasi Langkat sudah melakukan penelusuran untuk membuktikan kebenaran isu pungli tersebut. Namun, tidak menemukan pelanggaran dalam proses penertiban bansos bagi pelaku UMKM tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi No. 2 Tahun 2021 BPUM prosedurnya pelaku usaha mikro yang ingin mendapatkan bantuan ini harus memenuhi syarat dengan menyiapkan fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga (KK). Dan, memiliki usaha mikro yang diterangkan dengan SKU dari kelurahan/desa atau yang sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), serta melampirkan nomor ponsel. 

"Semua persyaratan tersebut, boleh didaftarkan ke kelurahan/desa juga bisa langsung dibawah sendiri ke Kantor Koperasi Langkat," ujarnya. 

Setelah itu, terang Auzai, permohonan pendaftaran pelaku usaha mikro akan diteruskan, dikirimkan ke pemerintah yaitu Kementerian Koperasi melalui Dinas Koperasi Provsu.  "Berkas-berkas ini akan diverifikasi oleh Kementerian Koperasi dan Tim yang ada di pusat," ungkapnya. 

Ia menambahkan, pelaku usaha yang lolos verifikasi akan mendapat informasi langsung dari pusat melalui SMS ke nomor ponsel pelaku usaha. Setelah mendapatkan pesan singkat pelaku usaha langsung melaporkannya sendiri ke Kantor BRI terdekat guna dilakukan proses pencairan bantuan tersebut.

"Kita ketahui bersama dan saya tegaskan, sesuai aturan di atas sama sekali tidak ada biaya sepenser pun untuk pendaftaran maupun saat proses pencairan BPUM," ungkapnya. 

(*)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved