Breaking News:

Soal Bantuan Subsidi Upah, Peserta Jamsostek Diminta Cek ke HRD

Dengan menjadi peserta BPJamsostek juga tentunya para pekerja terlindungi dari risiko kerja dan juga mendapatkan nilai tambah seperti BSU.

Penulis: Angel aginta sembiring | Editor: Eti Wahyuni
freepik.com
Ilustrasi uang bantuan subsidi upah. (freepik.com) 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) kembali dipercaya sebagai penyedia data pekerja untuk penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2021 tersebut.

Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo menyatakan, penggunaan kembali data yang dikelola institusinya untuk BSU, menunjukkan pentingnya data Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) valid.

"Data kepesertaan BPJamsostek tersebut merupakan bank data pekerja terbesar di Indonesia. Untuk itu, mengingatkan pemberi pekerja agar tertib kepesertaan Jamsostek dan selalu menjaga validitas datanya. Para pekerja juga harus selalu memastikan telah mendapat perlindungan BPJamsostek," tuturnya.

Dengan menjadi peserta BPJamsostek juga tentunya para pekerja terlindungi dari risiko kerja dan juga mendapatkan nilai tambah seperti BSU.

"Maka pastikan kepesertaan tertib melalui aplikasi BPJSTKU dan cek di HRD masing-masing", tegas Anggoro.

Baca juga: BERITA TERBARU Bantuan Subsidi Upah dari Kemenaker, Rp 600.000 per Bulan Ditransfer selama 4 Bulan

Untuk mempermudah penyaluran BSU, pekerja yang belum memiliki rekening Bank Himbara akan dibukakan rekening secara kolektif dengan memenuhi beberapa kebutuhan data tertentu.

"Kantor cabang kami akan berkoordinasi dengan HRD perusahaan untuk mengumpulkan secara kolektif 7 mandatory data untuk syarat pembukaan rekening Bank Himbara, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama Lengkap, Tanggal Lahir, Alamat Pemberi Kerja, Nama Ibu Kandung, Nomor Telepon Selular dan Alamat Email. Mohon kerjasama pihak perusahaan agar proses ini dapat berjalan lancar", tambahnya.

Anggoro juga mengungkapkan, penyerahan data BSU dilakukan secara bertahap kepada Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai pelaksana teknis BSU.

Hal ini untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran sekaligus meminimalisir terjadinya kesalahan distribusi BSU.

Tahun ini BSU menyasar 8,7 juta pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 dengan kriteria penerima BSU tahun 2021 tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2021.

Terdapat penyesuaian pada kriteria penerima BSU tahun 2021 ini, antara lain batas maksimal upah menjadi Rp 3,5 juta atau jika Upah Minimum setempat lebih tinggi, maka akan mengacu pada Upah Minimum yang berlaku.

Sementara untuk masa kepesertaan aktif BPJamsostek ditentukan hingga bulan Juni 2021. Penyaluran dana BSU ini diberikan kepada pekerja terdampak yang berada di wilayah PPKM kategori Level 3 dan 4 di seluruh Indonesia.

Terakhir, untuk rekening bank yang bisa menerima BSU ini hanya diperkenankan menggunakan Bank Himbara (Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN). Besaran BSU tahun 2021 mencapai Rp 500 ribu selama 2 bulan yang diberikan sekaligus atau total mencapai Rp 1 juta.

Hal ini juga disampaikan Aang Supono selaku kepala kantor BPJamsostek Medan Kota. Pihaknya akan terus membantu dan mendukung dalam penyaluran dana BSU dengan menyiapkan data yang valid agar pendistribusian BSU tersebut tepat dan tidak terjadi kesalahan distribusi serta Untuk tatacara serta sasaran sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sasaran utamanya adalah para pekerja yang terdampak karena PPKM pada level 3 dan 4. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu para pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved