Breaking News:

Diduga Langgar Prosedur Pembagian Bansos PPKM, Lurah Sari Rejo Nonaktifkan Kepling II

Nurainun mengatakan WPS yang merupakan oknum Kepling II sudah dinonaktifkan melalui Keputusan Camat Medan Polonia.

TRIBUN MEDAN/RECHTIN RITONGA
PUUHAN warga lingkungan II, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kelurahan Sari Rejo, Jalan Sejati, Senin (2/8/2021). (TRIBUN MEDAN/RECHTIN RITONGA) 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lurah Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia Nurainun Usman menonaktifkan Kepala Lingkungan (Kepling) II yang diduga melanggar prosedur pembagian bansos PPKM.

Pembagian bansos tidak merata tersebut sempat dituntut warga melalui aksi unjuk rasa di kantor Lurah Sari Rejo beberapa waktu lalu.

Terkait tuntutan warga tersebut, Nurainun mengatakan WPS yang merupakan oknum Kepling II sudah dinonaktifkan melalui Keputusan Camat Medan Polonia.

"Pertimbangan kita karena WPS dinilai tidak mampu memberikan suasana kondusif di tengah masyarakat. Surat penonaktifan sudah diterbitkan Camat Medan Polonia tertanggal 19 Juli 2021 No 800/369 perihal evaluasi kinerja Kepling II," jelas Nurainun, Jumat (6/8/2021).

Nurainun mengatakan, telah menunjuk Sutiono yang merupakan Trantib di Kelurahan Sari Rejo menjadi Pejabat Harian Kepling II. "Sudah kita buat pengganti sementaranya," ujarnya.

Dikatakan Nurainun, warga yang terdampak PPKM Darurat dan menyambangi kantornya adalah warga yang belum mendapat paket bansos berupa 20 kg beras, 2 kg gula pasir dan 1 liter minyak goreng. Padahal, sebagian masyarakat belum  mendapatkannya karena kurangnya koordinasi.

"Sebenarnya karena kurang koordinasi saja antara Kepling dan warga," kata dia.

Terkait adanya penutupan pintu utama Kantor Lurah Sari Rejo dengan jerjak besi, Nurainun menuturkan jika hal itu dilakukan bukan karena adanya aksi unjuk rasa. Akan tetapi, pintu jerjak besi memang sudah dipasang sebulan sebelumnya hingga saat ini dikarenakan sejumlah orang di kantor itu, termasuk Nurainun sendiri pernah terpapar Covid 19.

Baca juga: Hujan Deras, Warga Siti Rejo Kebanjiran: Pak Wali Kota Medan Tolong Korek Sungainya Dong

"Pintu samping saja kita buka, akses untuk mengurangi mobilisasi keluar masuk kantor. Pelayanan masyarakat tetap kita nomor satukan," tuturnya.

Baru Saja Diangkat

NURAINUN mengatakan, oknum Kepala Lingkungan II dinonaktifkan dari tugasnya karena dituding tidak transparan dan tidak mengayomi warga secara keseluruhan. “WPS aru saja diangkat melalui SK pengangkatan pada bulan Mei 2021 yang lalu dikarenakan Kepling sebelumnya telah meninggal dunia.

"Namun oknum WPS ternyata tidak disukai sebagian warga. Pada saat pendataan warga pada 12 Juli, ada sejumlah warga yang tidak menyerahkan foto copy KK yang diminta sebagai syarat pendataan kepada Kepling WPS, namun justru ke orang lain," ujar Nurainun.

Dikatakannya, karena adanya warga yang tidak menyerahkan data kepada Kepling, bansos tersebut tidak sampai ke warga. "Akhirnya ada warga yang tidak terdata. Itu pun sebagian warga yang sebelumnya pernah mendapat bansos, tetap kita masukkan datanya dan bantuannya masih ada di kantor Lurah," tambahnya.

Nurainun menambahkan, saat ini pihaknya sudah melakukan pendataan kembali kepada warga lingkungan II. "Bagi warga yang unjukrasa dan ternyata berhak mendapat bantuan, sudah kita data kembali. Nantinya bila ada bantuan tahap betikutnya dan jumlahnya mencukupi, pasti akan dapat. Saat ini di lingkungan 2 sendiri, ada 96 KK yang mendapat bansos," jelasnya.(cr14/Tribun-Medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved