Breaking News:

Dokumen Tutup TPL Sampai di Tangan Jokowi, Abdon Nababan: Kita akan Kawal Tim Audit dari Negara

... pihaknya akan mengawal proses audit yang dilakukan oleh negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ...

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Eti Wahyuni
TRIBUN MEDAN/ HO
Togu Simorangkir bersama Aliansi Gerak Tutup TPL mengabadikan momen sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi pada Jumat (6/8/2021).    

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Setelah Togu Simorangkir bertemu langsung dengan Presiden Jokowi, Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan menegaskan bahwa hal tersebut awal perjuangan penutupan TPL.

Berikutnya, pihaknya akan mengawal proses audit yang dilakukan oleh negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) soal keberadaan PT Toba Pulp Lestari di kawasan Danau Toba.

"Ini kan baru proses awal penutupan, kita menyampaikan aspirasi hingga sampai menutup PT TPL. Dan Presiden Jokowi sangat jelas mengatakan bahwa saat ini sedang berproses audit menyeluruh terkait TPL. Tentu saja, Aliansi Gerak Tutup TPL akan mengawal proses auditnya," ujar Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan saat dikonfirmasi Tribun, Sabtu (7/8).

Aspirasi penutupan PT TPL tersebut telah diramu oleh AMAN dan Kelompok Studi dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) yang tergabung dalam Aliansi  Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL.

Baca juga: Togu Simorangkir Ceritakan saat Bertemu Presiden Jokowi di Istana, Bicara Soal Penutupan PT TPL

Dalam laporan yang disampaikan oleh Togu Simorangkir, telah termuat kejahatan-kejahatan PT TPL terhadap lingkungan dan hidup masyarakat sekitar kawasan Danau Toba.

Dalam laporan tersebut disampaikan sejumlah kasus perdata dan pidana yang terjadi hingga menelan korban sejak berdirinya PT TPL yang diawali dengan nama PT Indorayon.

"Dan untuk proses audit itu, laporan sudah kita serahkan dan data-data yang ada pada 68 atau 69 halaman tersebut kepada Presiden Jokowi. Itulah yang sekarang kita kawal. Dan hari ini, saya secara personal sudah mengirimkan laporan tersebut kepada tim kerja yang dibentuk oleh Menteri LHK. Agar, laporan itu mereka baca dan gunakan dalam proses audit menyeluruh bagi TPL itu," lanjutnya.

Dalam penuturannya, Presiden Jokowi telah memerintahkan adanya proses audit secara menyeluruh terhadap PT TPL.

"Kalau menurut Presiden, audit itu sudah berlangsung dengan adanya pembentukan tim kerja Kementerian LHK itu. Kedatangan Menteri LHK beberapa waktu yang lalu juga bagian dari proses audit," sambungnya.

Dari data yang diperoleh, setidaknya ada 23 kelompok masyarakat adat yang berkonflik dengan pihak PT TPL.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved