Breaking News:

Ancaman Pelanggar Prokes di Siantar, Akan Disidang, Pelaku Usaha Bisa Didenda Rp 5 Juta

Kota Pematangsiantar sendiri menyelenggarakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Ayu Prasandi
Tribun Medan/Alija Magribi
Penampakan Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Rabu (11/8/2021) 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar masih menunggu permintaan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar tentang pelaksanaan sidang di tempat terhadap pelanggar protokol kesehatan di masa PPKM Level 4.

Kota Pematangsiantar sendiri menyelenggarakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 sesuai instruksi Mendagri No.30 Tahun 2021 Tentang PPKM level 4 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

"Menunggu permintaan dari Pemko Siantar. Jika ada permintaan, baru dijadwalkan sidang di tempat," ujar Derman saat dihubungi awak Tribun Medan, Rabu (11/8/2021) siang.

Disinggung terkait dasar hukum yang dipakai melaksanakan sidang di tempat terhadap pelanggar protokol kesehatan, Derman mengatakan akan mengacu pada jenis tindak pidana ringan (tipiring).

"Regulasinya Peraturan Wali Kota (Perwali), dan KUHAP,  yang ancaman pidananya maksimal 3 bulan kurungan, disidangkan secara tipiring," kata Derman.

Baca juga: Profil Dokter Richard Lee, Diciduk Polisi di Palembang, Sempat Bermasalah dengan Kartika Putri

Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah sendiri sebenarnya pernah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 19 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19. Perwal ini ditandatangani wali kota pada 13 Juli 2020 dan berlaku mulai 23 Juli 2020.  

Perwali ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pencegahan Penyebaran COVID-19, Penyelenggaraan Penanganan COVID-19, Prosedur Penanganan COVID-19 Bagi tenaga Kerja, Hak dan kewajiban Masyarakat dalam Pencegahan dan Penangaan COVID -19.

Selain itu ada tujuan Perwali adalah memberi Pembinaan dan Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Bantuan Sosial, Pemberian Insentif, Sumber Daya Penanganan COVID-19, hingga sanksi, dan pendanaan.

Pada Bab VIII pasal 48 ayat (4) dalam Perwali No 19 Tahun 2020 ini, untuk setiap orang yang tidak mengikuti protokoler kesehatan dikenakan denda administratif dengan besaran paling sedikit Rp 50.000 dan paling banyak Rp 250.000. 

Kemudian, setiap badan hukum, instansi, korporasi yang tidak melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan kerja atau tempat usaha dikenai denda administratif paling sedikit Rp 500.000 dan paling tinggi Rp 5 juta.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved