Breaking News:

Pemusnahan Obat-obatan Kedaluwarsa di RSUD Binjai Menunggu Pengesahan PAPBD

Dinas Kesehatan akan bekerjasama perusahaan rekanan untuk memusnahkan seluruh obat-obatan itu. 

Penulis: Satia | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/SATIA
Suasana RSUD DR Djoelham, di Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Binjai, Rabu (28/7/2021).(TRIBUN MEDAN/SATIA) 

TRIBUN MEDAN.com, BINJAI - Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai dr Sugianto mengatakan, pemusnahan obat-obatan kedaluwarsa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Djoelham menunggu pengesahan Perubahan APBD. 

"Itu kan sudah dianggarkan di P-APBD ini untuk dilaksanakan," kata Sugianto, saat ditemui di Kantor DPRD, Jalan Tengku Amir Hamzah, Kamis (12/8/2021). 

Menurutnya, Dinas Kesehatan akan bekerjasama perusahaan rekanan untuk memusnahkan seluruh obat-obatan itu. 

"Timbang kilo (obat kedaluwarsa). Mereka yang angkut, mereka yang musnahkan. Di rumah sakit umum juga ada (obat kedaluwarsa), terpisah pemusnahannya," jelasnya. 

Hingga kini, dirinya belum dapat menjelaskan secara detail, berapa anggaran yang dipakai untuk memusnahkan seluruh obat-obatan itu.  

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumut menyebutkan, RSUD Djoelham dan Dinkes Binjai dinilai belum tertib dalam penatausahaan persediaan obat. 

Dalam LHP BPK Sumut, Pemko Binjai menganggarkan Rp10.100.105.061 pada 2019. Dari jumlah ini, Pemko Binjai membelanjakan obat sebesar Rp7.517.461.103.

Hasil pemeriksaan pada gudang farmasi di RSUD Djoelham pada 5 Februari 2021, ditemukan 110 jenis obat kedaluarsa senilai Rp465 juta. Ironisnya, dalam LHP BPK Sumut dituliskan bahwa obat yang sudah habis masa waktunya ini juga belum dimusnahkan dan penyimpanannya digabung dengan obat yang belum kedaluarsa. 

Sementara pada 2020, Pemko Binjai menganggarkan Rp10.130.313.118. Dari jumlah ini, dibelanjakan obat sebesar Rp7.869.914.429.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK Sumut, terdapat 133 jenis obat yang kedaluarsa di RSUD Djoelham. Bahkan, obat senilai Rp1.090.324.059 yang dinyatakan kedaluarsa ini tersimpan sejak tahun 2014 dan penyimpanannya digabung dengan obat-obatan yang belum kedaluarsa. 

Atas temuan ini, Pemko Binjai dinilai menabrak Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.  (wen/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved