Breaking News:

Dugaan Korupsi Pemeliharaan Jalan, Mantan Kepala UPT Jalan Pemprov Sumut Ditahan 20 Hari

Mereka sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemeliharaan jalan di Kabupaten Langkat, pada tahun anggaran 2019- 2020.

Penulis: Satia | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
INTERNET
ILUSTRASI korupsi. 

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Kejaksaan Negeri Langkat melakukan penahanan terhadap mantan Kepala UPT Jalan dan Jembatan Binjai-Langkat, Dirwansyah, Jumat (13/8/2021).

Dirwansyah akan ditahan selama 20 hari kedepan, guna melakukan pemeriksaan lebih intensif oleh penyidik.

"Dia (Dirwansyah) kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Binjai dengan pertimbangan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan KUHAP," kata Kasi Intel Kejari Langkat, Boy Amali, Jumat (13/8/2021)

Boy mengatakan, pada pemeriksaan tahap ke empat, hanya dua tersangka yang datang, sedangkan sisinya tidak hadir.

"Yang hadir untuk pemeriksaan hanya Dirwansyah dan bendaharanya T Sahri," ucapnya.

Sementara dua tersangka lainnya, kata Boy, yakni Agus Suti selaku PPTK berhalangan karena sakit dan mantan Kadis BMBK Efendi Pohan tidak dapat hadir dengan alasan sedang tugas ke Jakarta.

"Agus Suti tidak dapat hadir berdasarkan surat keterangan opname dari RSU Bidadari Binjai yang menyatakan sedang dalam perawatan. Efendi Pohan berdasarkan surat dari kuasa hukumnya, yang bersangkutan sedang tugas di Jakarta. Untuk selanjutnya akan kami jadwalkan ulang pemeriksaannya sebagai tersangka minggu depan," ungkapnya.

Diketahui, keempat orang ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemeliharaan jalan di Kabupaten Langkat, pada tahun anggaran 2019- 2020.

Baca juga: Korupsi Dana Desa, Kepala Desa Pagarbatu Dituntut Lima Tahun Penjara dan Ganti Uang Rp 139,7 Juta

Temuan kasus ini bermula dari adanya perubahan Daftar Pengguna Anggaran (DPA) tahun 2020, senilai Rp 4,4 miliar menjadi Rp 2,4 miliar. Jaksa curiga kenapa perubahan itu terjadi begitu singkat.

Dalam pelaksanaannya, penyidik Tipidsus Kejari Langkat mendapat dugaan penyimpangan. Bahkan, dokumen pengerjaan diduga dimanipulasi oleh keempat oknum tersebut. Kegiatannya diduga fiktif dan pengurangan volumenya. Kerugian negara yang dihitung oleh tim ahli dari Fakultas Teknik USU dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Sumut mencapai Rp1,9 miliar.

Ada tujuh titik pengerjannya yang tersebar di Kabupaten Langkat. Jaksa menduga, dari tujuh titik pengerjaan, hanya mengerjakan 20 persennya saja. Sementara sisa 80 persen diduga dikorupsi dengan berbagai modus operasi.(wen/tribun-Medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved