Breaking News:

Kejari Tahan Mantan Kepala UPT Jalan Binjai-Langkat Dirwansyah

Kejaksaan Negeri Langkat menahan mantan Kepala UPT Jalan dan Jembatan Binjai-Langkat Dirwansyah, Jumat (14/8/2021). 

Penulis: Satia | Editor: Liston Damanik
kejari.langkatkab.go.id
Kantor Kejari Langkat. 

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Kejaksaan Negeri Langkat menahan mantan Kepala UPT Jalan dan Jembatan Binjai-Langkat Dirwansyah, Jumat (14/8/2021). 

Dirwansyah akan ditahan selama 20 hari untuk pemeriksaan intensif oleh penyidik. 

"Dia (Dirwansyah) kami tahan selama 20 hari ke depan di Rutan Binjai dengan pertimbangan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan KUHAP," kata Kasi Intel Kejari Langkat, Boy Amali. 

Ia mengatakan, pada pemeriksaan tahap ke empat, hanya dua tersangka yang datang, sedangkan sisanya tidak hadir. 

"Pemeriksaan terhadap empat tersangka, namun yang hadir untuk pemeriksaan hanya Dirwansyah dan Bendaharanya T Sahri," ucapnya. 

Sementara dua tersangka lainnya, kata Boy, yakni Agus Suti selaku PPTK berhalangan karena sakit dan mantan Kadis BMBK Efendi Pohan tidak dapat hadir dengan alasan sedang tugas ke Jakarta.

"Agus Suti tidak dapat hadir berdasarkan surat keterangan opname dari rumah sakit umum Bidadari Binjai yang menyatakan sedang dalam perawatan. Efendi Pohan berdasarkan surat dari kuasa hukumnya, yang bersangkutan sedang tugas di Jakarta. Untuk selanjutnya akan kami jadwalkan ulang pemeriksaannya sebagai tersangka minggu depan," ungkapnya.

Keempat orang ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemeliharaan jalan di Kabupaten Langkat, pada tahun anggaran 2019-2020.

Temuan kasus ini bermula dari adanya perubahan Daftar Pengguna Anggaran (DPA) tahun 2020, senilai Rp 4,4 miliar menjadi Rp 2,4 miliar. Jaksa curiga karena perubahan itu terjadi begitu singkat. 

Dalam pelaksanaannya, penyidik Tipidsus Kejari Langkat mendapat dugaan penyimpangan. Bahkan, dokumen pengerjaan diduga dimanipulasi oleh keempat oknum tersebut. 

Kegiatannya diduga fiktif dan pengurangan volumenya. Kerugian negara yang dihitung oleh tim ahli dari Fakultas Teknik USU dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Sumut mencapai Rp1,9 miliar.

Ada tujuh titik pengerjannya yang tersebar di Kabupaten Langkat. Dalam pengerjaan UPT Jalan dan Jembatan Dinas BMBK Sumut, sedikitnya tujuh titik di wilayah Kabupaten Langkat. 

Jaksa menduga, dari tujuh titik pengerjaan, hanya mengerjakan 20 persennya saja. Sementara sisa 80 persen diduga dikorupsi dengan berbagai modus operasi. (wen/tribun-medan.com) 

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved