Sidang di Tempat Akan Berlaku di Siantar Mulai Pekan Depan

Tim Gakkum Covid-19 Pematangsiantar sendiri, terdiri dari Satpol PP, Hakim Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri  dan Polres Pematangsiantar.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/ Alija Magribi
Rapat PPKM Level IV di Ruang Data Balai Kota Pematangsiantar, Selasa (10/8/2021) 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Sidang di tempat terhadap pelanggar protokol kesehatan (prokes) di Kota Pematangsiantar telah disiapkan Satuan Tugas Covid-19 Kota Pematangsiantar.

Satgas melalui Tim  Penegakan Hukum (Gakkum) Covid-19 mulai mengganjar sidang terhadap pelanggar prokes pekan depan.

Tim Gakkum Covid-19 Pematangsiantar sendiri, terdiri dari Satpol PP, Hakim Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri  dan Polres Pematangsiantar.

Kabid Trantibum Raja Nababan mengatakan dasar hukum penyelenggaraan sidang ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang disiplin kesehatan. 

"Dalam Pasal 13 diuraikan bahwa setiap orang yang melanggar prokes dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis, kerja sosial dan denda berupa uang sebesar Rp 100 ribu," kata Raja saat ditemui di Kantor Satpol-PP Pematangsiantar, Jumat (13/8/2021) siang.

Raja menambahkan, ganjaran pelanggaran protokol kesehatan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar prokes terancam sanksi berat.

Baca juga: Tangkap Terduga Teroris, Densus 88 Amankan dan Bawa Hp Rusak Dari Rumah Usai Menggeledah

"Sanksi penghentian usaha dan denda administratif berupa uang paling banyak Rp 50 juta, penjara 6 bulan, sampai pencabutan izin usaha," kata Raja.

Pemberian sanksi ini, ujar Raja, tentunya dilakukan secara berjenjang.

Untuk itu, peran masyarakat dan pelaku usaha agar meningkatkan kesadaran diri dan memahami surat edaran yang disosialisasikan Satpol-PP Pematangsiantar.

"Sanksi pidana dikenakan jika yang bersangkutan sudah tidak mematuhi sanksi administrasi yang dijatuhkan. 

Kalau sanksi denda akan disetor kas umum daerah. Namun sebelum kepada sanksi denda, penghentian usaha maupun pidana ini, terlebih dulu akan disampaikan teguran lisan hingga tertulis," tambah Raja. 

Sesuai rencana, lokasi sidang ditempat akan dilaksanakan di Gedung Merdeka Jalan Sutomo, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Utara.

Baca juga: 197 ASN Pemko Medan Tahun Pengangkatan 2019 Dikukuhkan, Ini Pesan Bobby Nasution

Kota Pematangsiantar sendiri berada dalam status PPKM Level IV, sejak 10 Agustus 2021 kemarin. Angka sebaran Covid-19 yang terjadi selama sebulan terakhir membuat Satgas Covid-19 Kota Pematangsiantar wajib mematuhi Instruksi Mendagri No. 30 Tahun 2021.

Terkini, jumlah terkonfirmasi positif dirawat di Pematangsiantar mencapai 1257 orang, dan 1 orang suspek. 

Selain mempersiapkan sidang pelanggaran prokes, Satgas juga menggelar vaksinasi massal, testing, tracing, treatment, dan penyekatan beberapa ruas jalan serta pendirian di pos-pos keramaian.

(alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved