Breaking News:

Organisasi Profesi Kesehatan di Siantar dan Simalungun Minta Pemda Tak Buat Vaksinasi Massal

Ketua IDI Cabang Pematangsiantar, Reinhard Sihombing mengatakan permohonan kepada pemerintah ini merupakan harapan dari organisasi tenaga kesehatan.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Ayu Prasandi
HO
Organisasi profesi kesehatan meminta pelaksanaan vaksinasi di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun tidak dilakukan secara massal, Sabtu (14/8/2021) 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTARSejumlah organisasi tenaga kesehatan di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun meminta pemerintah daerah (Pemda) tidak melaksanakan vaksinasi massal mengingat lonjakan Covid-19 yang meningkat akhir-akhir ini.

Apalagi Siantar khususnya, sejak 10 Agustus 2021 naik ke PPKM Level IV.

Ketua IDI Cabang Pematangsiantar, Reinhard Sihombing mengatakan permohonan kepada pemerintah ini merupakan harapan dari organisasi tenaga kesehatan, sepert IDI Cabang Siantar Simalungun, Pengurus PDGI Kota Pematangsiantar, Pengurus PPNI Kota Pematangsiantar.

Kemudian Pengurus IBI Kota Pematangsiantar, Pengurus PPNI Kabupaten Simalungun, dan Pengurus IBI Kabupaten Simalungun.

"Bersama dengan ini Pengurus Organisasi Profesi di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun memohon kepada Kepala Daerah Wali Kota Pematangsiantar dan Bupati Simalungun agar tidak melaksanakan/mengadakan kegiatan vaksinasi yang bersifat mengumpulkan massa," kata Reinhard, Sabtu (14/8/2021) siang.

Baca juga: Dalam Hitungan Hari Kabul Jatuh ke Tangan Taliban, Ini 6 Sosok Pemimpin Utama Taliban

Reinhard mengatakan, masih terlaksananya pelaksanaan vaksinasi massal di beberapa tempat di wilayah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun oleh beberapa instansi/lembaga yang menimbulkan kerumunan banyak orang.

Vaksinasi massal, ujar Reinhard dalam suratnya, kurang terkoordinir dan sangat berpotensi menjadi pusat penyebaran Covid-19 (Cluster Vaksinasi).

"Fakta bahwa terdapat beberapa tenaga kesehatan terdiagnosa Covid-19 beberapa hari setelah pelaksanaan kegiatan vaksinasi massal yang pernah dilakukan di Kota Pematangsiantar, dan diduga kuat tenaga kesehatan tersebut terpapar saat pelaksanaan vaksinasi massal tersebut," katanya.

Organisasi profesi kesehatan memohon kepada instansi/lembaga baik pemerintah seperti TNI dan Polri, dinas-dinas atau lembaga kedinasan maupun instansi/lembaga swasta lainnya untuk tidak melaksanakan / mengadakan kegiatan vaksinasi yang bersifat mengumpulkan massa.

Selain itu juga, organisasi profesi kesehatan memohon agar pemusatan pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang mengumpulkan massa digantikan dengan pelaksanaan vaksinasi yang disebar kegiatannya kepada fasilitas pelayanan kesehatan; seperti Puskesmas dan Rumah Sakit (pemerintah maupun swasta), serta di sekolah-sekolah bagi vaksinasi kelompok pelajar.

Baca juga: KLHK Berburu Aktor Intelektual dan Orang Kuat di Balik Perdagangan Orangutan

Reinhard menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Pematangsiantar dapat dibagi pelaksanaannya kepada 19 Puskesmas dan 7 Rumah sakit, dengan waktu pelaksanaan Senin-Jumat yang kapasitas pelayanannya rata-rata dapat dilakukan hingga sekitar 100-an orang perhari per fasilitas pelayanan kesehatan (faskes).

Sementara itu, usul pelaksanaan vaksinasi pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Simalungun dapat dibagi pelaksanaannya kepada 47 Puskesmas, 3 Rumah sakit pemerintah, 2 Rumah Sakit Perkebunan dan 2 Rumah sakit swasta dengan waktu pelaksanaan Senin-Jumat yang kapasitas pelayanannya rata-rata dapat dilakukan hingga sekitar 150 orang perhari per fasilitas pelayanan kesehatan (faskes).

(alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved