Breaking News:

6 Ranperda Penting Bagi Masyarakat Langkat Dibahas, Berikut Penjelasan Sekda

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin angin menyampaikan jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Langkat di Rapat Paripurna DPRD Langkat.

Editor: jefrisusetio
Istimewa
Pemerintah Kabupaten Langkat bersama DPRD Langkat 

TRIBUN-MEDAN.COM, STABAT - Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin menyampaikan jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Langkat di Rapat Paripurna DPRD Langkat. Satu di antaranya jawaban adalah soal Ranperda tentang perubahan atas Perda No 11 tahun 2019 terkait RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Indra Salahuddin menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Langkat bersama berbagai pihak seperti swasta berusaha memulihkan perekonomian masyarakat yang lesu akibat pandemi Covid-19. Saat ini tengah dilakukan berbagai upaya untuk mengerek ekonomi masyarakat yang terdampak. 

"Selanjutnya, akan dituangkan dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam perubahan RPJMD Langkat tahun 2019-2024," ujarnya saat memberikan jawaban bupati di DPRD Langkat

Ia menjelaskan status desa mandiri yang termasuk dalam kategori indikator kinerja daerah dalam Ranperda Perubahan RPJMD. Selanjutnya, tentang perusahaan umum daerah air minum (PDAM) Tirta Wampu Kabupaten Langkat

Lebih lanjut, ia membeberkan PDAM Tirta Wampu berdiri berdasarkan Perda No.10 tahun 1985 tetapi Perda itu sudah lama sehingga tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Apalagi, sudah 36 tahun perda itu tidak ada perubahan alias revisi. 

Namun seiring dengan terbentuknya peraturan pemerintah No. 54 tahun 2017, tentang BUMD  yang mengamanatkan BUMD  terdiri dari perusahaan umum daerah, dan Perusahaan perseroan daerah. 

"Ketiga, soal rancangan pembangunan industri Kabupaten Langkat 2021-2041," katanya. 

Ia menambahkan, industri yang akan dikembangkan meliputi industri pangan, perikanan, tekstil dan aneka industri serta industri hulu agro untuk dijadikan industri olahan/turunan yang berbasis pangan yang bahan bakunya tersedia di Langkat. Diproyeksikan, industri Langkat memberikan sumbangan PDRB sebesar 16.4 persen, dari industri olahan yang persentasenya sangat kecil.

Jadi, perlu adanya komitmen dari kepala daerah dan DPRD Langkat untuk membangun industri di Langkat yang tertuang didalam dokumen RPIK.

"Keempat, soal Ranperda pengelolaan keuangan daerah," ujarnya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved