Breaking News:

Temuan BPK di Siantar, Ada Indikasi Korupsi Dana Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19

BPK RI menemukan pembayaran insentif nakes Maret sampai Mei 2020 pada RSUD Djasamen Saragih tidak tepat.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Anggota Komisi I DPRD Pematangsiantar memakai APD lengkap untuk memasuki perawatan pasien Covid-19 di RSUD Djasamen Saragih, Kamis (29/7/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pematangsiantar saat menangani Covid-19 ditemukan berlebih. Kelebihan pembayaran tersebut ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tentang pandemi Covid-19 nomor. 70/LHP/XVIII.MDN/12/2020 menyebut pembayaran insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) pada Dinkes Kota Siantar tak sesuai petunjuk teknis pembayaran. Sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp 176.022.728.

Pembayaran insentif tersebut bersumber dari anggaran Jasa Pendukung Kegiatan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.5.010.000.000,00 dan telah terealisasi 42,37 persen atau sebesar Rp 2.122.498.357,00.

Belanja Jasa Pendukung Kegiatan ini digunakan untuk membayar nakes yang bertugas menangani pandemi Covid-19 di Kota Pematang Siantar; terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat/bidan, team surveilans Dinkes, tim pemantauan puskesmas. 

BPK RI, dalam LHP yang dikeluarkan 17 Desember 2020, menyebutkan pembayaran insentif nakes bulan Maret sampai Mei 2020 pada RSUD Djasamen Saragih tidak tepat lantaran menggunakan Surat Kepala BPPSDMK nomor.KU.03.07/II/1171/2020 tentang pembaharuan juknis pemberian insentif Nakes dalam Penanganan Covid-19.

Padahal pembayaran insentif seharusnya mengacu kepada Surat Kepala BPPSDMK nomor.KU.03.07/I/0793/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang acuan dalam melakukan Verifikasi Pembayaran Insentif Nakes - sebagai pelaksanaan ketentuan dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor. HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Nakes yang Menangani Covid-19.

Selain pada RSUD Djasamen Saragih, kesalahan perhitungan juga terjadi dalam pembayaran insentif tenaga kesehatan di tingkat puskesmas. 

Menanggapi temuan ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar dr Ronald Saragih yang ditemui di Lapangan Merdeka, Senin (16/8/2021) sore mengaku saat ini pihaknya tengah fokus dalam penanganan PPKM Level IV.

Ia menyarankan agar menanyakan langsung kepada manajemen RSUD Djasamen Saragih.

"Kalau puskesmas beberapa sudah mengembalikan. Tapi kalau rumah sakit, saya enggak tahu bagaimana teknisnya. Tanya lah ke mereka," kata Ronald. (alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved