Warga Memohon ke Presiden dan Gubernur Edy untuk Perbaiki Jalan di Desa Sionom Hudon Julu

TRIBUN-MEDAN.COM - Tahun ini, tepatnya pada Selasa (17/6/2021), HUT Ke 76 Republik Indonesia diperingati dengan Tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.

Berdasarkan pedoman identitas visual tema dan logo HUT RI ke-76 ini mendeskripsikan nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan, agar mencapai masa depan yang lebih baik.

Dalam napak tilas kemerdekaan, setiap presiden memiliki gaya penyampaian pidato, diksi atau pilihan kata, dan tema-tema besarnya tersendiri.

Inti pidato yang disampaikan kepala negara merupakan refleksi perjalanan, pencapaian, program kerja, hingga tantangan bangsa semasa mereka memimpin.

Namun, di balik perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah 76 tahun ini, belum seluruhnya daerah yang merasakan arti kemerdekaan itu, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur.

Seperti di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Tepatnya ruas jalan-lintas sumatera-di Desa Sionom Hudon Julu, Kecamatan Parlilitan, menuju Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi.

Di sana pembangunan infrastruktur itu sama sekali tidak ada perhatian pemerintah. Padahal di Kabupaten Humbang Hasundutan ada program pengembangan food estate sebagai lumbung pangan baru nasional yang sedang dibangun oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Bukan hanya pengembangan food estate itu saja, di wilayah Kecamatan Parlilitan juga ada sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang telah dimanfaatkan oleh negara. Namun, sangat miris ketika melihat kondisi infrastruktur jalannya.

Setiap momen perayaan HUT RI, Hari Raya Idul Fitri, Hari Natal dan Tahun Baru, anak rantau dari wilayah sana pasti selalu membahas permasalahan infrastruktur tersebut.

Kemerdekaan memang masih dibayangi dengan keprihatinan terkait masalah pembangunan infrastruktur. "JIka ingin memperbaiki kualitas manusianya, ekonominya, maka perbaikilah infrastrukturnya," ujar Sorang Tumanggor, anak rantau dari Desa Sionom Hudon Julu, Kecamatan Parlilitan, Humbang Hasundutan. "Cita-cita kemerdekaan itu ada dalam batang tubuh UUD 1945 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Lanjut Tumanggor, oleh karena itulah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang memegang kekuasaan dalam pembangunan jalan provinsi di Deleng Simpon, Kecamatan Parlilitan, Humbang Hasundutan menuju Pakpak Bharat sangat diharapkan warga setempat untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut.

Dia menambahkan, bahwa Jalan Deleng Simpon merupakan satu-satunya akses jalan yang menghubungkan warga yang masih serumpun dan berkerabat di Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Tarabintang dengan Kabupaten Pakpak Bharat juga Kabupaten Dairi.

Selain akses ekonomi, terutama jalan Deleng Simpon ini merupakan akses pemersatu sebagai warga yang masih satu kerabat dan keluarga. "Sebenarnya kami sudah lelah dan nyaris putus harapan ketika bermohon perbaikan Jalan Deleng Simpon ini, tetapi kamit tak pernah putus harapan. Kami tetap bersemangat menyurakannya, bukan untuk kami saja, tetapi untuk anak cucu," ujarnya.

Ruas jalan ini sedari dulu hingga 76 tahun Indonesia merdeka tetap belum layak untuk dilalui kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Ruas jalan ini hanya sepanjang 7 KM dari Batugajah, Desa Sion Julu hingga ke Perbatasan Pakpak Bharat. 

Jalan Provinsi Delleng Simpon (Gunung Simpon) ini merupakan urat nadi kehidupan masyarakat di wilayah kedua kabupaten yang bertetangga tersebut. Ruas jalan perbatasan di dua Kabupaten ini pertama kali dibangun oleh masa Panglima  ABRI (Pangab) kala itu, Leonardus Benyamin Moerdani (LB Moerdani) pada tahun 1980-an. Itu pun hanya sebatas penyusunan batu kerikil saja tanpa pengaspalan.