Breaking News:

Warga di Toba Keluhkan Kualitas Bantuan Beras Pusat

Penyaluran beras bantuan sosial kepada 21959 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih berlangsung hingga saat ini.

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Tribun Medan/ Maurits
WARGA ini terima Bantuan Beras dari Pusat tidak layak dikonsumsi. 

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba diminta segera turun ke lapangan menyikapi beras bantuan pusat (bansos) Kementerian Sosial yang diterima dengan kondisi tidak layak.

Bupati Toba Poltak Sitorus menjelaskan, penyaluran beras bantuan sosial kepada 21959 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih berlangsung hingga saat ini. Saat mengecek di lapangan, sejumlah masyarakat mengeluhkan perihal kualitas beras medium tersebut.

"Pertama kita berterimakasih kepada Kementerian Sosial yang telah membantu masyarakat Kabupaten Toba dengan memberikan 10 kg beras kepada setiap penerima sebanyak 21.959 KPM dan hingga saat ini masih berlangsung," ujar Bupati Toba Poltak, Kamis (19/8/2021).

Terkait laporan adanya temuan beras yang tidak layak dikonsumsi masyarakat, Dinas Sosial Toba telah membahas bersama pihak Kantor Pos dan Kantor Bulog untuk mengganti beras yang tidak layak konsumsi tersebut.

Bagi warga penerima bantuan diharapkan dapat melaporkan kepada kepala desa dan pemerintah setempat jika mendapat beras yang tidak layak konsumsi.

"Jika masih ada masyarakat yang mengeluhkan hal yang sama, jangan dimakan. Namun silakan melaporkan kepada kepala desa. Sekali lagi kita berterimakasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan mereka bertindak cepat mengatasi kekurangan mengganti beras yang kurang berkualitas. Kita mohon maaf, memang ini pemberian pemerintah pusat secara gratis diberikan kepada masyarakat meski prosesnya bukan wewenang kita," tegasnya.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Toba Rajaipan O Sinurat mengatakan, untuk memastikan pendistribusian beras kualitas baik dapat berjalan sesuai harapan, pihaknya telah menurunkan sejumlah tenaga kerja sukarela kecamatan (TKSK) di setiap lokasi penyaluran.

Baca juga: Masyarakat Terima Bantuan Beras dari Pusat Tidak Layak Dikonsumsi, Ini Keterangan Bupati Toba

Dikatakannya, pihaknya mengetahui kejadian di lapangan dengan adanya pelaporan masyarakat melalui unggahan di media sosial. Dengan adanya pelaporan dari masyarakat tersebut, pihak Pemkab Toba segera menindaklanjuti guna memastikan kualitas dan penyaluran beras bantuan tersebut.

“Dinas sosial telah mendengar serta membaca di media sosial bahwa beras yang diberikan dari pihak Kantor Pos perlu kita pahami dari pengadaan adalah APBN Kementerian Sosial, penyedia dari pihak Bulog dan pendistribusian dari pihak Kantor Pos. Ada tujuh kantor pos di kabupaten Toba dan mereka yang membagi ke 16 kecamatan,” terangnya.

"Kami mengimbau kepada masyarakat yang sudah sempat menerima agar dapat melaporkan kepada desa dan kecamatan serta pendamping TKSK agar nanti dapat dilaporkan melalui TKSK kepada Dinas Sosial. Selanjutnya kita menyurati pihak Bulog dan Kantor Pos untuk segera mengganti beras yang kurang layak," jelasnya.(cr3)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved