Breaking News:

Inspektorat Sebut Temuan BPK Soal Kelebihan Bayar Insentif Nakes di Siantar Sudah Ditangani

Menurut Junaedi, Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar telah mengembalikan keseluruhan uang tersebut, yang nilainya mencapai Rp 176 juta.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Kepala Inspektorat Kota Pematangsiantar Junaedi Sitanggang saat ditemui di teras kantornya, Senin (15/2/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Plt Kepala Inspektorat Kota Pematangsiantar Junaedi Sitanggang menyampaikan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2020 tentang kerugian negara dalam pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) telah ditangani. 

Menurut Junaedi, Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar telah mengembalikan keseluruhan uang tersebut, yang nilainya mencapai Rp 176 juta.

"Berkaitan dengan kelebihan pembayaran. Sudah dikembalikan. Ya (sudah dikembalikan) seluruhnya," ujar Junaedi saat dikonfirmasi, Kamis (19/8/2021) malam.

Diketahui,  BPK RI, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tentang pandemi Covid-19 nomor. 70/LHP/XVIII.MDN/12/2020 menyebut pembayaran insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) pada Dinkes Kota Siantar tak sesuai petunjuk teknis pembayaran.

Pembayaran insentif tersebut bersumber dari anggaran Jasa Pendukung Kegiatan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.5.010.000.000,00 dan telah terealisasi 42,37 persen atau sebesar Rp 2.122.498.357,00.

Adapun Belanja Jasa Pendukung Kegiatan ini digunakan untuk membayar nakes yang bertugas menangani pandemi Covid-19 di Kota Pematang Siantar; terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat/bidan, team surveilans Dinkes,  team surveilans puskesmas. 

Para tenaga kesehatan ini bernaung di RSUD Djasamen Saragih, dan tingkat puskesmas. 

Dalam auditnya, BPK RI,  menemukan pembayaran insentif nakes bulan Maret sampai Mei 2020 pada RSUD Djasamen Saragih tidak sesuai petunjuk yang tepat lantaran menggunakan Surat Kepala BPPSDMK nomor.KU.03.07/II/1171/2020 tentang pembaharuan juknis pemberian insentif Nakes dalam Penanganan Covid-19.

Padahal pembayaran insentif seharusnya mengacu kepada Surat Kepala BPPSDMK nomor.KU.03.07/I/0793/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang acuan dalam melakukan Verifikasi Pembayaran Insentif Nakes - sebagai pelaksanaan ketentuan dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor. HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Nakes yang Menangani Covid-19.

Sehingga akibat kesalahan teknis pembayaran, negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 176.022.728.(alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved