Breaking News:

PPKM Level 4 di Siantar

Pemko Siantar Tutup Jalan saat PPKM, DPRD Nanya Bantuan

Pemko Siantar memberlakukan penutupan jalan sejak penerapan PPKM Level 4. DPRD Siantar pertanyakan bantuan

Penulis: Alija Magribi | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Petugas memasang penyekat di Jalan Sutomo dan Jalan Merdeka, Sabtu (14/8/2021). 

TRIBUN-MEDAN.COM,SIANTAR-Ketua Komisi III DPRD Siantar Denny Siahaan mempertanyakan aksi penyekatan jalan yang dilaksanakan Satgas Covid-19, khususnya Pemerintah Kota Siantar.

Pasalnya, banyak dampak yang timbul dialami masyarakat yang mengais rezeki di titik-titik penyekatan tersebut.

Saat ini, akses ke pusat perdagangan di Siantar yang tersebar sepanjang Jalan Sutomo dan Merdeka ditutup.

Penutupan berlangsung hingga 23 Agustus 2021 kedepan sebagai langkah meredam sebaran Covid-19.

Baca juga: Tekan Angka Kasus Covid-19, Pemprov Sumut Fokus Tingkatkan 3T dan Vaksinasi di Wilayah PPKM Level 4

"Kita mendukung, tapi terus terang apa yang disampaikan Pemerintah Kota Pematangsiantar terhadap orang-orang yang seharusnya mencari rezeki di Jalan Sutomo dan Merdeka?," tanya Denny saat diwawancarai Tribun Medan, Minggu (22/8/2021) sore 

Denny berujar, jangankan memikirkan dampak yang akan dialami pedagang mapan dahulu, lihat bagaimana nasib masyarakat kecil yang sehari-hari mencari rezeki dan pemasukkan harian seperti tukang semir sepatu, tukang jahit, tukang parkir, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

"Bagaimana tukang semir, jukir, tukang jahit. Atau bagaimana pertokoan yang tutup yang setiap bulannya ternyata harus membayar iuran sewa, gaji karyawan dan sebagainya," kata Denny.

Baca juga: Di Tengah Kondisi PPKM Level 4, Mahasiswa GMKI Demo DPRD dan Satgas Covid-19

Denny meminta Pemerintah Kota Siantar tak selalu harus diundang rapat oleh dewan untuk menjelaskan tanggungjawabnya kepada masyarakat kecil.

Sebab, kata Denny, kebijakan penyekatan ataupun pengalihan arus dalam melaksanakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus diiringi dengan rasa kepedulian terhadap masyarakat yang menerima dampaknya.

"Jadi gini, kita belum ada jadwal Paripurna maupun Banmus, kita harus menghormati juga PPKM. Tanpa harus mempertanyakan secara formal, Satgas Covid-19 atau Pemko Pematangsiantar dalam menjalankan PPKM, apa kebijaksanaannya untuk masyarakat?," tanya politisi PDI-Perjuangan itu.

Baca juga: Pandemi Sudah 500 Hari Pemerintah Tetap Melanjutkan PPKM Level 4 hingga 23 Agustus 2021

Ia tak ingin dukungan untuk menjalankan keselamatan masyarakat umum dari Covid-19 justru menimbulkan kelaparan bagi masyarakat kecil yang notabene harus bekerja untuk mendapatkan upah hari demi hari.

Perlu diketahui, Kota Pematangsiantar sendiri menjalani PPKM Level IV sejak 10 Agustus 2021 lalu sesuai Instruksi Mendagri No 30 Tahun 2021 Tentang PPKM di luar Jawa.

Penyebab naiknya level PPKM ini adalah tingginya angka positif Covid-19 yang mencapai ribuan orang beberapa pekan terakhir.(alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved