Breaking News:

Puluhan Perusahaan di Deliserdang Mulai Tidak Sanggup Bayar BPJS Ketenagakerjaan, Minta Dispensasi

BPJS Ketenagakerjaan sebut puluhan perusahaan minta dispensasi bayar iuran karena terdampak pandemi

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/INDRA
PARA pengendara sepeda motor melintas di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa Minggu, (23/8/2020). 

TRIBUN-MEDAN.COM,DELISERDANG-Puluhan perusahaan di Kabupaten Deliserdang mulai tak sanggup bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan minta dispensasi.

Kondisi ini tak terlepas dari adanya pandemi Covid-19 yang entah kapan berakhirnya. 

"Perusahaan sudah buat surat untuk penundaan (pembayaran iuran), tapi bisa nyicil. Dari 3.900 perusahaan yang aktif di kantor BPJS Kesehatan Cabang Tanjungmorawa, sekitar satu persennya. Ya segitu (39 perusahaan) yang enggak sanggup bayar karena pandemi ini," kata Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa, Iqbal yang ditemui di kantor Bupati Deliserdang Senin, (23/8/2021).

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Kerja Sama dengan 13 Kanal untuk Permuda Pendaftaran dan Pembayaran Iuran

Karena Kabupaten Deliserdang cukup luas, tidak semua perusahaan menjadi peserta BPJS  Ketenagakerjaan Cabang Tanjungmorawa.

Hal ini lantaran sebagian lagi masuk pada Cabang Medan, Medan Utara dan Binjai. 

Secara rinci Iqbal pun tidak bisa menyebutkan daftar satu persatu nama perusahaan tersebut. 

"Engggak bisa kita sebut karena itu data personal perusahaan. Mulai dari tahun 2021 itu mereka mengajukan (permohonan). Alasan yang mereka sampaikan bahwasanya terdapat kesulitan pembayaran," kata Iqbal.

Baca juga: Bantuan Subsidi Gaji di Medan Segera Cair, Pekerja Diminta Cek Kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan

Iqbal membantah jika perusahaan mulai kesulitan hanya sejak masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kata dia, perusahaan-perusahaan yang mengajukan penundaan pembayaran iuran ini sudah beberapa bulan lalu mengajukan permohonan. 

"Deliserdang memang enggak dapat BSU (bantuan subsidi upah) pekerjanya, karena kita bukan di level 4. Yang dapat itu hanya Medan dan Sibolga. Yang jelas enggak ada keterkaitan BSU sama ketidakmampuan dia (perusahaan)," ucap Iqbal.

Sebelumnya, pekerja dari PT AA Club Indonesia, perusahaan yang bertanggungjawab mengevakuasi (derek) setiap kendaraan yang mengalami kecelakaan ataupun mogok di jalur tol Kualanamu Tebingtinggi menyebut selalu dipotong gajinya oleh perusahaan dengan alasan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Apindo Sumut Minta BPJS Ketenagakerjaan Ikut Bantu Pekerja Bertahan di Masa Pandemi

Mengomentari hal ini, Iqbal menyebut jika memang pekerja tidak didaftarkan oleh perusahaan menjadi peserta, pekerja disarankannya untuk membuat laporan kepolisi.

Hal ini berlaku juga untuk perusahaan lain. 

"Lapor ke polisi saja, penggelapan itu namanya. Kalau untuk perusahaan yang menunda pembayaran iuran tetap dikenakan denda sesuai regulasi. Dendanya itu dua persen dari nilai iuran,"kata Iqbal. (dra/tribun-medan.com).

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved