Breaking News:

Bupati Humbahas Beli Mobil Dinas Mewah, Ketua DPRD Ramses Lumban Gaol: Tidak Ada Masalah

Soal pembelian mobil dinas baru tersebut, Ketua DPRD Humbang Hasundutan Ramses Lumban Gaol menjelaskan bahwa telah dianggarkan pada RAPBD Tahun 2020.

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Royandi Hutasoit
Kompas.com
Mobil Landcruiser Prado 

TRIBUN-MEDAN.com, HUMBANG HASUNDUTAN – Terkait pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan yang bernilai sekitar Rp 2,6 Miliar kini tengah santer dibicarakan publik.

Soal pembelian mobil dinas baru tersebut, Ketua DPRD Humbang Hasundutan Ramses Lumban Gaol menjelaskan bahwa telah dianggarkan pada RAPBD Tahun 2020.

Sehingga, ia menegaskan bahwa pembelian mobil dinas tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Itu telah ditampung di RAPBD tahun 2020. Peruntukannya untuk bupati dan wakil bupati terpilih. Jadi tidak ada masalah. Soal sudah dibeli atau belum, saya belum tahu. Itu bisa langsung ditanyakan kepada pihak pengadaan,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Humbahas Ramses Lumban Gaol saat dikonfirmasi tribun-medan.com pada Kamis (26/8/2021).

“Setelah itu memang ada refocusing di dana DAU sebanyak 8 persen kan. Itu sudah selesai. Jadi enggak ada soal sebenarnya dalam pengadaan mobil dinas tersebut,” sambungnya.

Dari penuturannya, ia mengakui bahwa penolakan pembelian mobil dinas tersebut terdengar di tengah masyarakat.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa aturan pengadaan mobil dinas yang dinilai mewah tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

“Sebenarnya yang berkembang di masyarakat adalah itu supaya jangan dibeli ya kan. Tapi, terus terang, itu dari segi aturan tidak ada masalah, baiklah kalaupun dikatakan mobil mewah yang untuk Pak Bupati,”

Lanjutnya, pembelian mobil dinas kepala daerah di Kabupaten Humbang Hasunduta bukanlah pertama kali. Bupati Humbahas sebelumnya pun membeli mobil dengan jenis yang sama sesuai dengan cc yang ada dalam peraturan. 

“Memang pada periode sebelumnya yang dibeli itu Fortuner. Tapi bupati sebelum Pak Bupati sekarang ini juga yang dibeli itu Prado. Dan kita juga kan menganggarkan itu untuk mobil dinas bupati, untuk Ketua DPRD, kan ada cc nya diatur,” sambungnya.

Dengan demikian, ia yakin bahwa pengadaan mobil dinas baru tersebut tidak menyalahi peraturan yang ada.

“Dari segi penganggaran, kalaupun masyarakat menganggapnya mewah, itu tidak ada masalah. Ada aturan bahwa mobil dinas bupati harus sekian cc. boleh kurang memang, tapi dari segi aturan, tidak menyalahilah,” terangnya.

“Bupati terdahulu juga sudah menggunakan mobil dinasnya mobil prado,” pungkasnya.

(cr3/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved