Lowongan Kerja Medan, PT Capella Multidana Buka 8 Loker, Cek Persyaratannya

TRIBUN-MEDAN.com - PT Capella Multidana adalah salah satu anak perusahaan Capella Group yang bergerak di bidang pembiayaan otomotif sejak tahun 1997 yang berpusat di Jakarta.

Saat ini PT Capella Multidana membuka lowongan kerja, Rabu (1/9/2021) sebagai :

Kepala Cabang

1. SPV marketing
2. IT Staff
3. Legal Staff
4. Auditor
5. CMO
6. Collector
7. Administrator

Persyaratan

1. Pria (1-8), wanita (8)
2. Pendidikan terakhir minimal S1 komputer (3), S1 hukum (4), D3 (1,2,5), SMA (6,8)
3. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah operasional perusahaan (1,2)
4. Bersedia untuk dinas ke luar kota (4-7).
5. Usia maksimal 25 tahun (3,5,8), 30 tahun (2,4) dan 35 tahun (1,6,7)
6. Diutamakan yang berpengalaman di perusahaan pembiayaan (1,2)
7. Memiliki pengalaman memimpin sebuah tim (1,2)
8. Memiliki integritas dan semangat yang tinggi (1-8)

Lamaran dapat Anda kirimkan ke email hrdrecruitment.cmd@gmail.com

Tentang PT Capella Multidana

Saat ini PT Capella Multidana memiliki cabang perusahaan yang berlokasi di pulau Sumatera dimana terdiri dari 6 kantor Cabang dan 7 kantor perwakilan. Adapun cabang perusahaan terletak di Banda Aceh, Bireuen, Lhokseumawe, Medan (Nibung Raya dan Putri Hijau), Rantau Parapat, Kisaran, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Padangsidempuan, Padang, Pekanbaru dan Duri.

PT Capella Multidana telah membiayai lebih kurang 15.000 debitur dengan jumlah karyawan sebanyak lebih kurang 300.

PT Capella Multidana (Perusahaan) didirikan dengan Akta No. 172 tanggal 24 Januari 1990 dari Drs. Haji Saidus, SH, notaries di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen kehakiman dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-1548.HT.01.01.Th.90 tanggal 22 Maret 1990.

Sesuai dengan Akta No.76 tanggal 17 Maret 1997 dari Notaris Linda Herawati, SH, notaris di Jakarta nama Perusahaan yang semula bernama PT Polim Perdana Leasing Corporation berubah menjadi PT Capella Multidana dan modal saham Perusahaan mengalami peningkatan.

Perubahan-perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.C2-4185.HT.01.04.Th.97 tanggal 26 Mei 1997.

(mag/tribun-medan.com)