Breaking News:

Pedagang di Kota Binjai Sampaikan Tiga Tuntutan Ini Terkait Pajak Restoran

Kedua, katanya para pedagang meminta kepada pemerintah mengklarifikasi pengutipan pajak restoran terhadap pengusaha.

Penulis: Satia | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/SATIA
Ketua DPRD Kota Binjai Noor Sri Alamsyah Putra, ditemui usai pertemuan dengan pedagang, di Gedung Dewan, Jalan Tengku Amir Hamzah, Rabu (1/9/2021).  

TRIBUN MEDAN.COM, BINJAI- Setelah pertemuan antara pedagang dan DPRD Kota Binjai, ada tiga tuntutan yang disampaikan terkait penagihan pajak restoran

Pertama, para pedagang di seluruh Kota Binjai meminta untuk menunda penagihan pajak, disaat-saat wabah pandemi masih melanda. 

Baca juga: Diguyur Hujan, Pasar Lima Padang Bulan Banjir, Banyak Kendaraan Mogok

Karena wabah ini, hampir setengah pendapatan dari pedagang turun drastis. 

"Pelaku kuliner minta pajak ditunda dulu, selagi masih dalam masa pandemi mereka merasa kesulitan," kata Ketua DPRD Kota Binjai Noor Sri Alamsyah Putra, usai pertemuan, di Gedung Dewan, Jalan Tengku Amir Hamzah, Rabu (1/9/2021).

Kedua, katanya para pedagang meminta kepada pemerintah mengklarifikasi pengutipan pajak restoran terhadap pengusaha.

Artinya, pengutipan pajak restoran dibedakan antara pedagang kecil atau besar. 

"Perlu dievaluasi dari pajak itu. Harus ada klasifikasi setiap tagihan kepada pajak, misalnya kafe, restoran dan PKL," ungkapnya. 

Pria yang akrab disapa Kires ini kemudian mengatakan, pedagang meminta adanya upah pungut yang dibebankan kepada konsumen 10 persen.

Artinya, sudah ada pemberitahuan bahwa setiap pembeli dikenakan 10 persen. 

Baca juga: Telkomsel Berikan Fasilitas Oksigen dan Optimalisasi Telekomunikasi Bagi Tenaga Kesehatan

"Upah pungut dari pada masalah pengujian pajak itu. Supaya pedagang tidak dibebankan mengutip pajak kepada konsumen 10 persen," jelasnya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved