Breaking News:

Penerimaan PBB Masih Rendah, Pemkab Deliserdang Perpanjang Masa Pembayaran

Pemkab Deliserdang memperpanjang masa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Liston Damanik

TRIBUN-MEDAN.com, DELISERDANG - Pemkab Deliserdang memperpanjang masa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

Perpanjangan waktu dilakukan karena sampai batas waktu pembayaran 31 Agustus realisasi penerimaan masih sangat rendah. 

"Rencananya mau diperpanjang dua bulan lagi. Karena realisasi penerimaan masih rendah makanya mau diperpanjang. Ini sedang dalam proses untuk perpanjangannya karena harus ada Peraturan Bupati,"ucap Kabid PBB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deliserdang, Fitra Rabu, (1/9/2021).

Fitra menyebut hingga saat ini penerimaan dari PBB-P2 ini baru sekitar 28 persen atau sekitar Rp 145 miliar. 

Ia optimis hingga akhir tahun realisasi penerimaan bisa jauh lebih besar lagi. 

"28 persen itu dari target tahun ini sebesar Rp 512 miliar. Kalau tahun lalu targetnya itu Rp 250 miliar tapi sampai akhir tahun realisasi bisa sampai Rp 160 miliar. Jika dilihat dari persentase memang masih kecil tapi kalau untuk besarannya sudah lumayan juga sebenarnya,"kata Fitra. 

Fitra memprediksi sampai akhir tahun penerimaannya bisa diatas Rp 180 milyar. 

Karena akan diperpanjang ia berharap agar masyarakat juga bisa secepatnya melakukan pembayaran agar tidak dikenakan denda dikemudian hari. 

Disebut kalau perpanjangan batas waktu pembayaran ini juga dilakukan karena saat ini Deliserdang masih Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

"Kalau kena denda dua persen kan kasihan juga karena sekarang kita juga masih PPKM. Karena masih PPKM ini juga kajiannya makanya diperpanjang batas waktu pembayaran. Kalau sudah lewat dua bulan nanti, ya tetap kami terima jika ada yang membayar, tapi sudah kena denda 2 persen," ujar Fitra. 

Informasi yang dihimpun penerimaan PBB-P2 bisa rendah karena saat ini Pemerintah Desa dan Kecamatan terfokus pada penanganan Covid saja sehingga target untuk penerimaan PBB-P2 terabaikan.

Meski Camat dan Pemerintah Desa dijanjikan akan mendapatkan Upah Pungut (UP) namun upaya untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) supaya lebih besar lagi masih kurang. 

Terkait hal ini Fitra pun belum bersedia berkomentar banyak. 

"Ya, memang mereka dapat UP tapi ya cemana. Kalau masyarakat bilang belum ada uangnya untuk bayar kan nggak bisa kita paksa. Paling ditanya kapan bisanya membayar. Kalau untuk perusahaan sudah lebih sadar tapi ada jugalah yang belum karena mungkin situasi ini,"kata Fitra. (dra/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved