Breaking News:

Tiga Anggota DPRD Siantar Tidak Laporkan Hartanya ke KPK, Ada Apa Ya?

Anggota DPRD Siantar ternyata ada yang sengaja tidak melaporkan hartanya ke KPK. Berikut ini adalah oknumnya

Penulis: Alija Magribi | Editor: Array A Argus
Tribun-Medan.com/Tommy Simatupang
Gedung DPRD Kota Pematangsiantar di Jalan Adam Malik, Kamis (16/1/2020). 

TRIBUN-MEDAN.COM,SIANTAR-Tiga anggota DPRD Siantar tidak melaporkan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk tahun 2020.

Menurut Sekretaris DPRD Siantar Eka Hendra, ketiganya berdalih telat memberi data perkembangan terbaru harta kekayaannya ke staf di komisi masing-masing.

"Enggak ingat aku sekarang. Karena itu data yang kami minta belum dikasih mereka (anggota dewan) sampai berjalan 31 Maret 2021 yang merupakan batas pelaporan. Jadi tidak bisa lagi masuk ke aplikasi," kata Eka, Kamis (2/9/2021).

Eka mengaku lupa nama-nama anggota dewan yang telat melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Baca juga: KOMISI III DPRD Siantar Kaget Data Pemakaman Pasien Covid 19 di BPBD dengan Dinas Kesehatan Berbeda

Namun ia membenarkan jumlah anggota dewan yang tak patuh tersebut ada tiga orang.

"Kurang lebih iya (3 orang), yang belum melapor itu," terang pria bertubuh tambun tersebut.

Mekanisme pelaporan LHKPN sendiri, kata Hendra, bisa dilakukan secara pribadi anggota dewan dengan dampingan staf di komisi masing-masing.

Namun karena telat melaporkan perkembangan hartanya, laporan tersebut melewati batas waktu.

Akibat ulah ketiga anggota DPRD Pematangsiantar tidak mematuhi LHKPN, alhasil rasio ketidakpatuhan DPRD Pematangsiantar berada di 89.66 persen, atau di bawah rata-rata kepatuhan pejabat nasional yang mencapai 96.70 persen pada tahun 2020.

Baca juga: DPRD Siantar Ragu Soal Pengangkatan Wali Kota Terpilih, Ronald: Kemendagri Jangan Cuma Nyuruh!

Sementara ini, belum ada sanksi ataupun tindak lanjut bila ada anggota dewan yang tidak melaporkan LHKPN-nya setiap tahun.

Namun fungsi LHKPN adalah untuk memastikan integritas para calon PN/pengisi jabatan publik.

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. 

Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya.

Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN(alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved