Breaking News:

News Video

Total Tunggakan Rp 102 Miliar, Nasabah YSAN Sumut Desak Transparansi Aset

Rapat Kreditur Yayasan Sari Asih Nusantara(YSAN) terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berlangsung panas di Pengadilan.

Cicil Tunggakan 8 Tahun, Proposal Perdamaian Dianggap Merugikan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Rapat Kreditur Yayasan Sari Asih Nusantara (YSAN) terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berlangsung panas di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (2/9/2021).

Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Hakim Pengawas PKPU Hendra Sutardodo meneruskan permohonan perpanjangan waktu 45 hari kepada Majelis Hakim PN Medan.

Pasalnya, para nasabah (kreditur) tidak menerima pengajuan perdamaian yang diajukan oleh pihak Debitur yakni Ketua Yayasan Sari Asih Nusantara (YSAN) Rusmani Manurung.

"Atas permohonan dari para kreditur untuk perpanjangan waktu selama 45 hari nantinya direkomendasi kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut," ucap Hakim Pengawas Hendra Sutardodo dalam rapat yang berlangsung di ruang Cakra 1.

Dikatakannya, mengenai perpanjangan akan diputuskan oleh majelis hakim yang menyidangkan pada 6 September 2021 mendatang.

Usai rapat kreditur, Tim Penasehat Hukum Kreditur, Ucok Tagor yang didampingi Dwi Ngai Sinaga ,SH,MH dan Johnson Sibarani,SH mengatakan memang seyogyanya pada hari ini untuk pelaksanaan voting terkait diterima atau tidak proposal perdamaian yang diajukan oleh pihak Yayasan (Debitur).

Ia membeberkan proposal tersebut pun sudah tiga kali pengajuan yakni 13 Juli, 19 Juli dan 2 September 2021.

Dikatakan Tagor, bahwa proposal perdamaian tidak mengakomodir hak nasabah. Selain itu katanya harus ada ketegasan dan legalitas terhadap penetapan jumlah tagihan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved