Breaking News:

Wali Kota Minta Kebutuhan Pemko Medan Dipasok dari UMKM

Pemko Medan memberdayakan e-katalog Pemko Medan sebagai marketplace untuk penyediaan makan minum yang berasal dari pelaku UMKM.

Penulis: Rechtin Hani Ritonga | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
TRIBUN MEDAN/RECHTIN
WALI Kota Medan, Bobby Nasution. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wali Kota Medan, Bobby Nasution menginstruksikan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menawarkan dan memasarkan produknya untuk mendukung kebutuhan Pemko Medan. Hal ini terlebih banyaknya pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

"Selain mendorong agar Bank Sumut mengeluarkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang merupakan salah satu instrumen pembayaran dalam Belanja Langsung (Bela) Pengadaan, kami meminta agar pelaku UMKM dipermudah untuk dapat masuk ke e-katalog lokal," ujar Bobby, Minggu (5/9/2021).

Bela Pengadaan merupakan aplikasi yang disediakan dan dikembangkan oleh LKPP untuk memudahkan para pelaku UMKM menawarkan dan memasarkan produknya agar bisa mendukung kebutuhan pemerintah.

Bobby mengatakan, saat ini Pemko Medan memberdayakan e-katalog Pemko Medan sebagai marketplace untuk penyediaan makan minum yang berasal dari pelaku UMKM se-Kota Medan. "Pemko Medan sangat mendukung program Bela Pengadaan ini," katanya.

Langkah-langkah yang telah dilakukan menuju Bela Pengadaan ini, terangnya, yakni membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kolaborasi Percepatan UMKM Kota Medan on Boarding pada Bela Pengadaan dan mengidentifikasi dan verifikasi pelaku UMKM yang akan on boarding pada Bela Pengadaan.

Baca juga: Cara Cek Nama Penerima BLT UMKM Bulan September Klik eform.bri.co.id/bpum

"Selain itu, Pemko Medan juga menyediakan data pelaku UMKM yang memenuhi syarat yang tersebar di seluruh kecamatan juga melakukan MOU antara Pemko Medan dengan market place pada Bela Pengadaan," ucapnya.

Dikatakan Bobby, Pemko Medan juga menyusun kebijakan yang mendukung Bela Pengadaan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setdako Medan, Topan OP Ginting mengatakan, e-katalog lokal harusnya bulan lalu telah selesai. Namun terkendala karena beberapa minggu lalu, pihak LKPP melakukan upgrade sistem.

"Setelah upgrade sistem, ada penambahan-penam bahan fitur yang menyulitkan bagi pelaku UMKM, karena ada tambahan input lagi yang sebelumnya tidak ada. Sehingga yang sudah kita input sebelumnya harus kita ulang lagi dari nol," ungkapnya.

Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Iwan Herniwan, mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mendukung agar bank-bank pembangunan daerah dapat mengeluarkan KKPD.

"Karena saat ini Kementerian Keuangan telah mempunyai pengalaman soal Kartu Kredit Pemerintah," pungkasnya.(cr14/Tribun-Medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved