Breaking News:

Kejari Langkat Terima Pengembalian Uang dari Tersangka Dugaan Korupsi Pemeliharaan Jalan

Kata dia hanya mantan Kepala BMBK Sumut Effendi Pohan, yang belum mengembalikan kerugian negara, terkait dugaan korupsi itu.

Penulis: Satia | Editor: Ayu Prasandi
kejari.langkatkab.go.id
Kantor Kejari Langkat. 

TRIBUN MEDAN.COM, STABAT - Kejaksaan Negeri Kabupaten Langkat sudah melakukan penyitaan atas pengembalian uang terhadap para tersangka kasus dugaan korupsi pemeliharaan jalan pada UPT Jalan dan Jembatan Binjai-Langkat. 

"Bahwa penyitaan atas pengembalian Uang tunai sebesar Rp 897.274.000 dari masing-masing tersangka yang dijadikan barang bukti terkait dugaan Tipikor pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan pada satuan Kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut UPT jalan dan jembatan Binjai T.A 2020 tersebut akan dapat dipergunakan sebagai uang pengganti kerugian Negara dalam perkara," kata Kasi Intel Kejari Langkat, Boy Amali melalui pesan singkat WhatsApp, Senin (6/9/2021). 

Dari keempat tersangka itu, kata dia hanya mantan Kepala BMBK Sumut Effendi Pohan, yang belum mengembalikan kerugian negara, terkait dugaan korupsi itu. 

Baca juga: Sosok Istri Raja Dangdut Rhoma Irama Ini Bak Awet di Usia 62 Tahun, Tetap Setia Meski Dipoligami

"Bahwa terhadap empat tersangka, Effendi Pohan sampai saat ini belum ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yg tsk nikmati sebesar Rp 1.070.000.000,00," ungkapnya. 

Sementara itu, Pengamat Hukum Redyanto Sidi menanggapi upaya pengembalian kerugian negara dari para tersangka dugaan korupsi proyek pemeliharaan jalan provinsi di Kabupaten Langkat

Redyanto mengatakan, pengembalian kerugian negara oleh para tersangka tidak menghapus pidana yang saat ini tengah dalam penyidikan oleh penyidik Kejari Langkat

"Apakah itu mempengaruhi putusan, ya enggak. Orang yang sudah mengembalikan uang korupsi, tidak menghapus pidana. Apalagi ada barang bukti berupa uang," ujar Redyanto. 

Karena itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan yang bakal mengadili perkara tersebut harus cermat. 

"Pengembalian tergantung penilaian hakim, apakah uang itu hubungannya dari korupsi atau uang pribadi. Kalau uang pribadi, dikembalikan. Tapi kalau hubungannya ada korupsi dari perbuatannya (tersangka), harus disita dan dirampas untuk dikembalikan ke kas negara," jelasnya.  

Baca juga: PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 20 September 2021, Menko Airlangga: Berlaku di 23 Kabupaten/Kota

Ia menilai, kecermatan majelis hakim dibutuhkan melihat uang sitaan yang diserahkan oleh para tersangka.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved