Breaking News:

Wali Kota Siantar Dilaporkan Mantan Sekda ke Polda Sumut, Ini Kasusnya

Polemik antara Budi Utari Siregar dan Hefriansyah Noor terus berlanjut hingga saat ini. Budi Utari melaporkan Hefriansyah ke Polda Sumut

Penulis: Alija Magribi | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/ALIJA
WALI Kota Pematangsiantar, Hefriansyah Noor 

TRIBUN-MEDAN.COM,SIANTAR-Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor dilaporkan oleh mantan Sekdanya Budi Utari Siregar ke Polda Sumut.

Polemik antara Budi Utari Siregar dan Hefriansyah Noor ini terus berlanjut, khususnya terkait pencopotan Budi sebagai Sekda.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, Hefriansyah Noor dilaporkan dalam kaitan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan. 

Baca juga: Kemendagri Minta Hefriansyah Noor Segera Diberhentikan Lewat Sidang Paripurna DPRD Siantar

"Laporannya sudah diterima dan sedang didalami. Kita lihat hasil pendalaman penyidik nanti, ya," kata Hadi, Senin (6/9/2021). 

Budi Utari Siregar melaporkan mantan pimpinannya tersebut pada 5 Agustus 2021 kemarin, dengan nomor laporan LP/B/1257/VIII/2021/SPKT/Polda Sumatera Utara, atas dugaan penyalahgunaan wewenang. 

Hefriansyah Noor dianggap tidak menjalani putusan banding maupun kasasi yang memenangkan Budi Utari Siregar.

Budi Utari Siregar menilai Wali Kota Siantar telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Surat Keputusan nomor 800/619/XI/WK-THN 2019 tanggal 11 November 2019, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Sekda Kota Siantar kepada dirinya.

Baca juga: Akhir Masa Jabatan Hefriansyah Noor Sebagai Wali Kota Siantar Belum Jelas

Sementara itu, Budi Utari Siregar meminta awak media bertanya pada penasihat hukumnya soal kasus ini.

"Kontak ke bang Dame Pandiangan ya, soal bahasa hukumnya. Biar beliau yang menjelaskan," ujar Budi Utari.

Wali Kota Ajukan Peninjauan Kembali

Sementara itu, Kabag Hukum Pemko Siantar, Herry Oktarizal menilai laporan Budi Utari Siregar terkait dugaan penyalahgunaan wewenang Hefriansyah Noor adalah hal yang wajar.

Katanya itu merupakan hak setiap warga negara.

Baca juga: Video TikTok Anggota DPRD Siantar di Bali Pasca-serahkan Berkas Pemakzulan Hefriansyah Noor

"Itu hak setiap warga negara ya, bang," kata Hery seraya menunjukkan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang akan dilakukan Hefriansyah ke Mahkamah Agung.

Akta Peninjauan Kembali (PK) Wali Kota Pematangsiantar sendiri disampaikan Herry ke PTUN Medan pada 23 Agustus 2021 mengenai Kasasi No. 1/K/TUN/2021.(alj/tribun-medan.com) 

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved