Breaking News:

Tak Ada Lagi Perpanjangan Kontrak, Pengadilan Putuskan Lapangan Merdeka Sebagai Cagar Budaya

Penetapan Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya bukan serta merta menggusur.

Penulis: Rechtin Hani Ritonga | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
TRIBUN MEDAN/RECHTIN
KOALISI Masyarakat Sipil Medan-Sumatera Utara (KMS M-SU) Peduli Lapangan Merdeka Medan saat menjelaskan beberapa titik lokasi bangunan yang mengurangi luas Lapangan Merdeka Medan, Kamis (10/6/2021) . 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Anggota DPRD Medan yang tergabung dalam Panitia Khusus Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021-2031 akan memasukkan Lapangan Merdeka Medan sebagai cagar budaya dalam revisi Perda RTRW.

Bukti Lapangan Merdeka ditetapkan Cagar Budaya seiring dengan putusan pengadilan terhadap gugatan warga negara (citizen lawsuit) pada Juli 2021 lalu.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat pembahasan tim Pansus revisi Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW  bersama Koalisi Masyarakat Sipil Medan – Sumut (KMS) Peduli Lapangan Merdeka dan beberapa perwakilan OPD Pemko Medan di ruang Banggar gedung DPRD Medan, Senin (6/9/2021).

Ketua Pansus RTRW, Dedy Akhsyari Nasution mendukung masukan KMS untuk memasukan status Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya. Untuk itu, kata Dedy, hal tersebut harus tertuang dalam salah satu Pasal Perda yang akan disahkan.

“Saran dan masukan KMS sangat bagus akan kami akomodir dan dipertimbangkan dan tertuang dalam salah satu Pasal dalam Perda nantinya,” ujar Dedy, Selasa (7/9/2021).

Dedy meminta Pemko Medan menata Lapangan Merdeka yang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya dengan baik. "Pemko Medan kiranya dapat berkonsultasi kepada tim ahli cagar budaya bagaimana melindungi aset yang sangat bersejarah itu," katanya.

Sementara itu Anggota Pansus lainnya Edwin Sugesti Nasution menyarankan agar Pemko Medan menyambut keputusan Pengadilan Negeri Medan yang menetapkan Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya.  Pemko Medan harus bersikap responsif dan memberi solusi sehingga hak masyarakat terjawab yang meminta lapangan Merdeka menjadi Cagar Budaya. “Sejumlah bangunan dan pagar di Lapangan Merdeka supaya segera dieksekusi,” ujar Edwin.

Edwin mengatakan, terkait adanya usaha dengan kontrak kerjasama yang belum selesai dapat dieksekusi belakangan menunggu habis kontrak. “Tapi kiranya ada tanda tanda penataan layaknya cagar budaya. Begitu juga soal penambahan bangunan tidak terjadi lagi,” tambahnya.

Dikatakan Edwin, ia pun tidak setuju jika ada pihak yang dirugikan karena putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan. “Bagi pengusaha yang terlanjur kerjasama, kita tunggu sampai berakhir. Tentu, mulai saat ini tidak ada lagi perpanjangan kontrak. Pemko pun harus transparan dan patuh putusan hukum,” katanya.

Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak mengaku sepakat untuk menata dan memerdekakan Lapangan Merdeka. Namun kata Paul, penetapan Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya bukan serta merta menggusur.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved