Breaking News:

Dinas Koperasi Sumut Minta Pendaftar BPUM UMKM Proaktif Mencari Informasi

Pelaku UMKM dalam bidang kuliner mendominasi sebanyak 60-70 persen yang kemudian diikuti untuk usaha jenis kerajinan tangan, dan lainnya.

Penulis: Kartika Sari | Editor: Royandi Hutasoit
HO
Ketua Asosiasi UMKM Sumut, Ujiana Sianturi (kanan) saat berfoto bersama Bupati Humbahas dan pendiri PT. Penabur Benih Indonesia, Manat Samosir beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan kepada para pelaku UMKM (BPUM) Tahap II mulai September ini.

Berdasarkan update data per 21 April-12 Agustus 2021, Dinas Koperasi dan UMKM Sumut mencatat ada sekitar 389.662 pendaftar dari 33 kabupaten/kota.

Sedangkan untuk pengiriman data terakhir per 12 Agustus 2021, ada sebanyak 46.910 pendaftar yang mengajukan BPUM UMKM. 

Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding pengiriman sebelumnya yang hanya berjumlah 15.683 pendaftar dari kabupaten Deliserdang, kabupaten Toba, Sergai, Pematang Siantar, Karo, dan Phakpak Bharat.

Jika dilihat dari data pengirim mulai dari April-Agustus 2021, Kabupaten Deliserdang menjadi pengirim data pendaftar UMKM tertinggi sebanyak 113.193 pendaftar.

Kemudian pengirim terbanyak kedua dipegang oleh Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 34.134 pendaftar, Kabupaten Batubara sebanyak 30.657 pendaftar, Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 22.950 pendaftar, dan Kabupaten Nias Selatan sejumlah 21.692 pendaftar.

Sementara itu, Kabupaten Tanjung Balai sama sekali tidak mengirimkan nama-nama pendaftar UMKM, kemudian diikuti oleh Phakpak Barat yang hanya mengirimkan 115 nama pendaftar, Kabupaten Karo sebanyak 756 pendaftar, dan kota Sibolga sebanyak 763 pendaftar.

Terkait jenisnya, pelaku UMKM dalam bidang kuliner mendominasi sebanyak 60-70 persen yang kemudian diikuti untuk usaha jenis kerajinan tangan, dan lainnya.

Kabid Kelembagaan UMKM Sumut, Unggul Sitanggang mengungkapkan bahwa ada beragam faktor untuk daerah-daerah yang realisasi penyalurannya rendah, diantaranya kesalahan pendataan sistem dari para pendaftar.

"Realisasinya kan langsung ke bank, mungkin ada kendalanya seperti ketidaksesuaian antara NIK, kemudian masalah nama beda, itu langsung tertolak sistem, dan yang ketiga terkait adanya pinjaman di tempat lain langsung ditolak," ungkap Unggul, Rabu (8/9/2021).

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved