Breaking News:

Kerugian Capai Rp 200 Miliar Lebih, Angkasa Pura II Ajukan Pengurangan Pajak

Kabid PBB Bapenda Deliserdang, Fitra menyebut tagihan PBB AP II ini sudah ditetapkan dengan besaran 23 miliar.

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
HO
SUASANA Bandar Udara Internasional Kualanamu, beberapa waktu lalu. Pihak Angkasa Pura II Bandara Kualanamu mengajukan permohonan pengurangan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemkab Deliserdang. 

TRIBUN-MEDAN.com, LUBUKPAKAM - Pihak Angkasa Pura II Bandara Kualanamu mengajukan permohonan pengurangan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemkab Deliserdang. Pengajuan dilakukan karena tagihan pajak mereka mencapai 23 miliar untuk tahun ini. Mereka meminta pengurangan karena dianggap dimasa pandemi saat ini angka 23 miliarterasa cukup besar.

"Iya benar ada mengajukan permohonan pengurangan mereka (AP II). Baru mereka saja sih yang mengajukan ke kita. Selebihnya tanya sama Kabid PBB saja ya," kata Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Edi Jamian ketika ditemui di kantor Bupati, Rabu (8/9/2021).

Kabid PBB Bapenda Deliserdang, Fitra menyebut tagihan PBB AP II ini sudah ditetapkan dengan besaran 23 miliar. Karena ada permohonan ini nanti Pemkab akan mengkajinya apakah bisa diterima atau tidak. Sebelum diputuskan akan ada lebih dahulu rapat yang akan dilakukan oleh Bapenda, Bagian Hukum hingga Inspektorat.

"Nggak bisa kita sendiri yang memutuskan makanya nanti dirapatkan dulu. Alasan AP II minta pengurangan karena kerugian selama dua tahun ini. Ya biasa karena masa pandemi banyak dampak yang mereka rasakan," ucap Fitra.

Disebutkan Fitra ada beberapa alasan yang dibuat oleh pihak AP II mengapa mereka meminta pengurangan tagihan. Pengakuan mengalami kerugian juga telah dibuktikan dengan hasil audit akuntan publik. Besarannya disebutkan mencapai 200 miliar lebih.

"Banyak karyawan yang dirumahkan bahkan gaji karyawan juga dipotong sampai dengan gaji GM nya (Ganeral Manager). Dari sisi parkir juga turun. Kalau tahun lalu mereka sudah bayar sekitar 19 miliar itu," ucap Fitra.

Berdasarkan catatan Tribun, Permohonan pengurangan pembayaran PBB bukan baru kali ini saja dilakukan oleh pihak AP II kepada Pemkab. Pada tahun lalu permohonan yang sama juga sudah pernah diajukan namun permohonan pengurangan ditolak oleh Pemkab. Meski pada saat itu bisnis penerbangan di Bandara Kualanamu tidak stabil akibat situasi Covid namun upaya dari AP II untuk pengurangan pembayaran tidak disetujui. Permohonan agar ada pengurangan 25 persen dari kewajiban ditolak mentah-mentah. 

Baca juga: Angkasa Pura Hotels Buka Lowongan Kerja Lulusan SMA/SMK, Terbuka Untuk Fresh Graduate

Jumlah Penerbangan Turun Drastis

MANAJER Hukum dan Humas AP II Bandara Kualanamu, Candra Gumilar menyebut, pengajuan permohonan pengurangan tagihan PBB dilakukan karena memang pada saat masa pandemi terjadi dampak yang begitu besar mereka rasakan.

Jumlah penerbangan turun drastis dan situasi semakin parah ketika momen Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dikatakannya, untuk saat ini jumlah penumpang yang datang dan pergi hanya sekitar tinggal 5 ribuan.

"Sebelum PPKM penumpang bisa sampai 20 ribu dan sekarang tinggal 5 ribu. Setelah syarat penerbangan diperketat dan harus pakai PCR jadi anjlok. Kalau pesawat rata-rata ya sekitar 50 an saja setiap hari," kata Candra Gumilar.

Dikatakan Candra, terjadi efek domino ketika jumlah penumpang menurun drastis. Tenan-tenan yang ada di bandara juga tutup karena tidak sanggup untuk membayar uang sewa. Menurutnya, permohonan untuk pengurangan tagihan karena dimasa pandemi ini mereka bagian dari pihak yang juga paling banyak terkena dampak.

" Kalau penumpang banyak tentukan kita dapat dari PSC (Passenger Service Charge). Artinya tergantung penumpang. Kalau untuk CSR dari kita masih ada cuma sudah berkurang nilainya," ucap Candra.(dra/Tribun-Medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved