Breaking News:

Sakhira Zandi Lolos Tahapan Seleksi Komisi Informasi Sumut, Pengamat Kritik Tim Seleksi

Pengamat kebijakan dan anggaran publik, Siska Barimbing, menilai lolosnya Sakhira Zandi pada tahapan seleksi Komisi Informasi menjadi preseden buruk. 

Penulis: Goklas Wisely | Editor: Liston Damanik
Ist
Sakhira Zandi saat menjabat Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pengamat kebijakan dan anggaran publik, Siska Barimbing, menilai lolosnya Sakhira Zandi pada tahapan seleksi Komisi Informasi Sumatera Utara menjadi preseden buruk. 

"Jelas itu melanggar poin b dan c pada Pasal 30 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana Poin b  secara tegas menyebutkan syarat Anggota Komisi Informasi harus memiliki integritas dan tidak bercela," ujarnya kepada Tribun Medan, Rabu (8/9/2021). 

Dia mengatakan, pada tahun 2013, Sakhira pernah terjerat Tindak Pidana Korupsi dana bantuan hibah dan bantuan sosial (bansos) secara bersama-sama yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,4 miliar. 

Atas Perkara tersebut Sakhira Zandi dijatuhi pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  

Sakhira Zandi  telah dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi pidana penjara.

Sementara itu, pasal 30  ayat (1)  (UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 9 Peraturan Komisi Informasi No. 4  Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi menyatakan dengan tegas syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi. 

Menurut Siska, tim seleksi tidak boleh mencari-cari celah hukum untuk meloloskan calon yang secara jelas dan nyata tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

Ia berpendapat meskipun telah selesai menjalankan hukumannya lebih dari lima tahun yang lalu namun Sakhira Zandi belum memenuhi persyaratan untuk dapat diloloskan menjadi Anggota Komisi Informasi.

"Lolosnya Sakhira Zandi] merupakan kegagalan Tim Seleksi dalam menginterpretasikan Pasal 30 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi No. 4  Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi  telah sangat jelas mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Anggota Informasi," katanya.

Ia menyatakan, hal ini menjadi preseden buruk bagi upaya-upaya pemberantasan korupsi dan bertentangan dengan cita-cita dalam penyelenggaraan negara yang bersih. 

Menurutnya, Sakhira boleh diberi kesempatan tapi bukan sebagai pejabat publik karena kesempatan itu sudah pernah diberikan namun telah disalahgunakan dengan terbukti secara sah dan menyakinkan bahkan sudah berkekuatan hukum tetap dan menjalankan hukumannya.

"Tempatnya bukan lagi di ranah penyelenggara Negara /Pejabat Publik, tapi ruang-ruang lain yang bukan bagian dari penyelengara Negara dan mengelola anggaran yang berasal dari rakyat," tegasnya. (cr8/tribun-medan.com) 

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved