Breaking News:

BPK RI Temukan Kejanggalan Pengadaan Aplikasi Perpustakaan Digital Audio Tahun 2020 di Langkat

Pengadaan aplikasi perpustakaan digital audio di 26 SMP negeri Kabupaten Langkat sarat kejanggalan berdasarkan temuan BPK RI

Penulis: Satia | Editor: Array A Argus
Tribun Medan/Liska Rahayu
Pegawai dan pengunjung memasuki kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Kamis (15/10/2018). 

TRIBUN MEDAN.COM,BINJAI- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menemukan adanya kejanggalan terhadap pembelian Aplikasi Perpustakaan Digital Audio pada 26 SMP Negeri di Kabupaten Langkat yang belum dipertanggungjawabkan.

Temuan anggaran ini terjadi pada tahun 2020, dimana berdasarkan LPJ dana BOS diketahui terdapat pembelian aplikasi perpustakaan digital audio pada 26 SMP Negeri dengan harga satuan Rp 11.000 000,00 termasuk PPN, dengan total pembelian sebesar Rp 286.000.000,00. 

Dalam faktur penjualan disebutkan bahwa aplikasi perpustakaan digital audio memuat 500 judul buku.

Baca juga: Kepala BPKAD Binjai Tutup Mulut Rapat-rapat Ditanya Pajak Mencekik Leher ke Pedagang Kecil

Aplikasi perpustakaan ditujukan untuk guru, pegawai, dan siswa. 

Berdasarkan hasil pengujian atas pengadaan aplikasi perpustakaan digital audio melalui pengecekan langsung ke sekolah, diketahui bahwa perangkat tersebut belum digunakan namun sudah terinstal. 

Konfirmasi secara uji petik kepada kepala sekolah dan operator, diketahui bahwa aplikasi telah terinstal di dalam handphone, namun belum dapat digunakan karena pengguna tidak bisa login.

Setelah dilakukannya konfirmasi kepada penyedia yaitu, PT WAS, diketahui bahwa kepala sekolah belum menyampaikan Nomor Induk Siswa Negeri (NISN) untuk diregister ke dalam aplikasi.

Baca juga: Ada yang Tak Beres, BPK Temukan Banyaknya Penerima Ganda Penyaluran Bantuan Sosial di Binjai

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pasal 6 huruf (a) dan (b), yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip efisien dan efektif. 

Permasalahan tersebut mengakibatkan biaya pengadaan aplikasi perpustakaan digital audio belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 286.000.000,00.

BPK juga menduga aplikasi perpustakaan digital audio tidak dapat dimanfaatkan. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved