Presiden Minta Perbaikan Data Covid-19, Menko Perekonomian Rakor Bersama Seluruh Forkopimda di Sumut

Presiden Minta Perbaikan Data Covid-19, Menko Perekonomian Rakor Bersama Seluruh Forkopimda di Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Presiden RI, Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk memperbaiki data penanganan kasus Covid-19 di daerah.

Sebab, seringkali data yang dilaporkan oleh pemerintah daerah, berbeda dengan data di Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat memberikan pengarahan dalam Rapat Evaluasi PPKM di Sumut yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Kamis (9/9/2021).

"Memang bapak presiden meminta angka yang menggantung ini segera diselesaikan. Sehingga penanganannya bisa lebih tajam dan baik," ujar Airlangga, Kamis.

Disebutkan Airlangga, bahwa kasus aktif relatif masih tinggi. Bahkan tertinggi di Pulau Sumatera dengan 15.685 kasus.

Akan tetapi, kondisi itu sudah melandai atau turun 37 persen. Sehingga pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumut dan pemkab maupun pemko di Sumut atas keberhasilan tersebut.

"Namun harus jadi catatan, masih ada kasus yang lebih dari 21 hari yang tentunya perlu dicleansing datanya apakah sembuh apa meninggal sehingga itu yg membuat Sumut berada di posisi kedua," ungkapnya.

Catatan lain untuk Sumut, angka vaksinasi yang masih di bawah nasional. Angka vaksinasi di Sumut secara keseluruhan baru 23 persen.

Sedangkan rata-rata angka vaksinasi nasional mencapai 32 persen.

"Jadi kalau ini dikasih kendor ini bisa meledak lagi. Yang membuat Sumut kasus turun ini jujur dikatakan PPKM. Karena vaksin baru 23 persen. Nasional 32 persen. Bali sudah lebih 60 persen. Sesuai arahan Bapak Presiden luar Jawa Bali akan terus kita dorong (vaksinasi)," jelasnya.

Maka, pemerintah pusat menjamin ketersediaan vaksin akan terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

"Kami dari pemerintah akan terus dorong bahwa wilayah-wilayah yang diprioritaskan akan mendapat prioritas vaksin. Jadi dengan demikian vaksin itu dikaitkan dengan situasi di lapangan," pungkasnya.

(ind/tribun-medan.com)