Breaking News:

Wali Kota Siantar Dilaporkan ke Polisi, Kabag Hukum Tegaskan Itu Urusan Pribadi Hefriansyah

Selain itu, konflik Hefriansyah dan Budi Utari yang merupakan mantan Sekda Siantar juga masih bergulir di Mahkamah Agung.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Liston Damanik
HO / TRIBUN MEDAN
Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah dialporkan ke kepolisian oleh mantan Sekda Budi Utari. 

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Kepala Bagian Hukum Pemko Pematangsiantar Herry Oktarizal mengatakan laporan yang dilayangkan Budi Utari terhadap Hefriansyah, Wali Kota Pematangsiantar, adalah bersifat pribadi, yang tak ada kaitan dengan jabatan. 

"Kalau kasus perdata atau Tata Usaha Negara, barulah masuk ke kami. Ini kan laporannya pidana," kata Herry usai rapat bersama DPRD Pematangsiantar, Jumat (10/9/2021).

Selain itu, konflik Hefriansyah dan Budi Utari yang merupakan mantan Sekda Siantar juga masih bergulir di Mahkamah Agung. Herry menyebut pimpinannya itu telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi yang menolak permohonan Wali Kota.

Ditanya apakah ada bukti baru dalam mendaftarkan PK. Herry menjelaskan tak harus ada bukti baru.

"Kan enggak harus ada bukti baru untuk mengajukan PK. Kita lihatlah nanti ya," kata Herry.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) sendiri membenarkan telah menerima laporan mantan Sekda Pematangsiantar Budi Utari terhadap Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah. Laporan tersebut pun kini tengah didalami pihak kepolisian.

"Ya, betul, laporannya sudah diterima dan sedang didalami," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada Tribun Medan, Senin (6/9/2021) siang.

Hadi menyampaikan, berkaitan dengan kemungkinan memanggil orang nomor satu di Pematangsiantar ini, katanya, tentu bergantung dengan hasil pendalaman.

"Kita lihat hasil pendalaman penyidik nanti, ya," singkatnya.

Budi Utari melaporkan mantan pimpinannya  tersebut pada 5 Agustus 2021 kemarin, dengan laporan bernomor LP/B/1257/VIII/2021/SPKT/Polda Sumatera Utara, atas dugaan penyalahgunaan wewenang. 

Hefriansyah dianggap tak mematuhi putusan banding maupun kasasi yang memenangkan Budi Utari. Orang nomor satu di Siantar itu dianggap melanggar KUHP Pasal 216 UU Nomor 1 Tahun 1945.

Budi Utari menilai Wali Kota Pematangsiantar telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Surat Keputusan nomor 800/619/XI/WK-THN 2019 tanggal 11 November 2019 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Sekda Kota Pematangsiantar kepada dirinya. (alj/tribun-medan.com) 

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved